Tahun 2018, Kominfo Sekolahkan ASN ke Luar Negeri

Ilustrasi
Ilustrasi (Kominfo)

NASIONAL, KLIKPOSITIF -- Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan fasilitas pendidikan pascasarjana (S2) untuk Aparatur Sipil Negara ( ASN ).

Pendidikan tersebut dibiayai oleh negara melalui program beasiswa ke luar negeri dan berlaku bagi Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri, dan pegawai swasta yang bekerja di sektor teknologi informasi dan komunikasi.

baca juga: Keluarkan Aturan ASN Wajib Shalat Subuh Berjamaah, Andre Rosiade Bela Wako Bukittinggi

Dalam program tersebut, Kominfo yang memperkenankan dosen serta tenaga pengajar untuk ikut dalam pendidikan tersebut.

Berikut Persyaratannya:

baca juga: Ingat Jangan Sembarangan Unggah Sertifikat Vaksin Covid-19 di Medsos, Ini Alasannya

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Berusia maksimal 37 tahun pada tanggal 31 Desember 2018
3. Belum memiliki gelar S2 dan tidak sedang menerima beasiswa lain dan/atau sedang mengikuti program pendidikan S2 dari lembaga lain
4. Melampirkan surat izin pejabat yang berwenang minimal setingkat pejabat eselon II (bagi Aparatur Sipil Negara)
5. Melampirkan surat rekomendasi dari pimpinan perusahaan/dosen/tokoh masyarakat (bagi Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara)
6. Telah memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja atau Surat Rekomendasi Perusahaan
7. Pelamar harus menunjukkan potensi menjadi pemimpin, pembuat keputusan, memiliki atribut personal, integritas, intelektual dan interpersonal yang mencerminkan potensi ini
8. Akan kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan
9. Diutamakan telah mendapatkan Unconditional Letter of Acceptance (LoA) dari salah satu perguruan tinggi yang termasuk dalam 300 universitas terbaik dunia berdasarkan QS World University Ranking dan/atau Times Higher Education (THE) tahun 2018
10. Lulusan Sarjana (S1) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3 (dari skala 4,0)
11. Memiliki nilai Tes Potensi Akademik (TPA) minimal 550
12. Memiliki nilai TOEFL iBT minimal 90 atau IELTS 6.5
13. Masa studi maksimal 2 (dua) tahun dengan bidang studi terkait TIK, meliputi:
    a. Ekonomi terkait e-commerce, e-business, digital economy;
    b. Hukum terkait TIK (hukum siber, hukum IT, hukum telekomunikasi, dll);
    c. Media dan Komunikasi, Komunikasi Bisnis Internasional, Animasi;
    d. Kebijakan publik bidang TIK;
    e. Ilmu Komputer, Teknologi Informasi, Manajemen Informasi, Sistem Informasi, Telematika, Keamanan                Informasi; dan
    f. Bidang studi lain yang menunjang TIK selain Master of Business Administration (MBA) dan Kedokteran.
13. Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menanggung tuition fee dan living expenses;
14. Beasiswa ini terbuka bagi penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan di atas;
15. Pendaftaran dilakukan secara online dengan cara  klik disini  dari tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan 24 Februari 2018.(*)

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa