Nelayan Sumbar Bebas Melaut Hingga Peraturan Soal Tangkapan Ikan Direvisi

Ilustrasi nelayan
Ilustrasi nelayan (Antara)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Kepala Dinas Kelutan dan Perikanan (DKP) Sumbar Yosmeri menegaskan, nelayan bagan (kapal ukuran besar) di Sumbar sudah bebas melaut hingga Peraturan Menteri nomor 71 tahun 2016 direvisi.

Peraturan tersebut memuat tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

baca juga: Jalan Provinsi di Agam Tertutup Longsor, Akses Dialihkan

Bukan itu saja katanya, untuk mempermudah akses perizinan kepastian perpanjangan izin itu pemerintah pusat akan menurunkan Tim Gerai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyelesaikan SIUP dan SIPI di Padang dalam rentang 15-19 Januari nanti.

"Setelah pertemuan itu kami tindaklanjuti dengan surat kepada aparat penegak hukum, baik kepada Kapolda Sumbar maupun Komandan Lantamal II Padang, untuk bekerja sama memberi keamanan dan kenyamanan kepada nelayan yang melaut seperti biasa," kata Yosmeri.

baca juga: Wakili Padang Panjang, 150 Calon Kafilah MTQ Diseleksi

Hal itu dilakukan sebab, sudah ada kesepakatan antara perwakilan nelayan bagan, unsur DPRD Sumbar , dengan Dirjen Perikanan Tangkap KKP Prof. Dr. Sjarief Wijaya pada Jumat 5 Januari 2018 di Jakarta.

Diterangkanya, Pemprov Sumbar bersama utusan nelayan telah mengadakan pertemuan dengan Dirjen Perikanan Tangkap KKP untuk menindaklanjuti berakhirnya Surat Edaran (SE) KKP RI Nomor.B.664/DJPT/PI.220/VI/2017.

baca juga: Puskesmas Padang Pasir Mulai Vaksin ASN

Surat edaran itu membahas tentang perpanjangan masa peralihan alat penangkapan ikan pukat tarik dan pukat hela di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia per 31 Desember 2017 lalu.

Hal itu juga menindaklanjutui keluhan nelayan bagan yang disampaikan ke kantor DKP Sumbar pada 2 Januari 2018, serta Surat Gubernur Sumbar pada 3 Januari 2018 lalu.

baca juga: Silaturahmi dengan Kapolda, Gubernur dan Wagub Sumbar Jalan Kaki ke Mapolda

"Jadi, keputusannya setelah pertemuan dengan Dirjen Perikanan Tangkap KKP, nelayan diperbolehkan melaut seperti biasa dengan menggunakan alat tangkap yang selama ini digunakan, baik ukuran waring mau pun ukuran lampu," jelas Yosmeri.

Kemudian agar legalitas nelayan tersebut lebih terjamin dan memiliki kepastian hukum, maka akan dilakukan pelayanan perizinan dari KKP pusat ke Padang untuk menindaklanjuti SIUP dan SIPI.

Dalam pelayanan SIUP dan SIPI tersebut, nelayan diwajibkan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2015, tapi untuk persayaratan pengadaan Vessel Monitoring System (VMS) diberi keringanan.

"Terakhir, setiap pengawas di lapangan dapat memahami dan memberikan pertimbangan agar nelayan bagan dapat melaut seperti biasa. Jadi, dengan keputusan ini nelayan diberi kesempatan melaut sebagaimana biasa. Kami tentu bersyukur dengan perpanjangan ini," paparnya kemudian.

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa