Persoalan Impor Beras, Ini Kata HKTI Sumbar

Stok beras di gudang Bulog
Stok beras di gudang Bulog (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG , KLIKPOSITIF -- Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Fauzi Bahar menilai impor beras yang dilaksanakan pemerintah secara tidak langsung membunuh semangat petani di Indonesia terkhusus para petani muda. Sebaliknya, upaya untuk memenuhi kebutuhan beras itu bisa dilakukan dengan menggerakan petani muda.

"Upaya pemerintah melalui Kementerian Perdagangan RI untuk memenuhi kebutuhan beras medium dengan cara impor, bukanlah solusi yang tepat," ungkapnya, Senin 15 Januari 2018.

baca juga: Dinas Perdagangan Libatkan 50 Pemilik Usaha di Pasar Murah Ramadan

Menurut Fauzi Bahar , persoalan kurangnya ketersediaan beras , karena masih terlihat kurang pekanya dan minimnya perhatian pemerintah terhadap petani muda. Hal demikian akan membuat kondisi pertanian di Sumbar sulit untuk berkembang, meski telah ada sejumlah bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk para petani, seperti pupuk, bibit, dan alat mesin pertanian.

"Pemerintah perlu bergerak untuk memanfaatkan petani-petani muda yang lahir dari perguruan tinggi, yang telah memperlajari cukup banyak tentang pertanian. Bahkan ada sekira ratusan sarjana pertanian yang lahir setiap tahunnya, namun hanya sedikit dari mereka yang menerapkan ilmunya menjadi pertanian. Padahal jika mereka diperhatikan oleh pemerintah, dengan cara mengajak mereka untuk menjadi pebisnis di bidang pertanian, maka kondisi pertanian dapat dipastikan dalam kondisi yang stabil," tutur Fauzi Bahar .

baca juga: Pasar Murah Dibuka, Dinas Perdagangan Kota Padang Batasi Pengunjung

Selanjutnya, Khusus Sumbar sebenarnya tidak perlu impor beras , karena beras yang diproduksi oleh petani di Sumbar terbilang banyak dan memiliki kualitas bagus seperti beras Solok.

Menjadi seorang petani, katanya, bukanlah hal yang buruk. Petani merupakan suatu pekerjaan yang bisa menghasilkan rupiah dengan waktu yang cukup singkat. Seperti halnya bertani padi, dengan hitungan waktu tiga bulan, padi sudah bisa panen. Tidak perlu memiliki lahan yang luas, cukup dengan memiliki minimal satu haktare lahan sawah saja, sudah bisa memperoleh penghasilan yang mencapai jutaan rupiah. Artinya, uang dapat, pemerintah juga  terbantu dari hasil panen yang dilakukan.

baca juga: Pemko Padang Imbau Warga Rutin Vaksin Hewan Peliharaan

Untuk itu, ia menyatakan pemerintah seharusnya tergelitik untuk memperhatikan petani muda. Alasan dirinya menyatakan perlu memperhatikan petani muda itu, karena khawatir jika petani tidak memiliki generasi, perlahan-lahan akan sedikit orang menjadi petani, dan ujung-ujungnya Sumbar ataupun Indonesia ini menjadi negara impor pangan saja. Apalagi cukup banyak sarjana-sarjana pertanian yang menjadi pegawai, kondisi itu apabila dibiarkan, ilmu-limu yang didapatkan selama menjalani pendidikan di bangku perguruan tinggi menjadi percuma.

"Intinya mengimpor beras bukanlah upaya yang tepat. Karena untuk memenuhi kebutuhan beras ini harusnya memiliki produksi yang banyak. Cara untuk memproduksi beras yang banyak, ya diperbanyak petaninya. Nanti kalau di impor pula, khawatirnya harga gabah petani bisa turun, karena kebutuhan malah di isi oleh beras impor," ungkapnya.

baca juga: Program Sapi Bunting, Dinas Pertanian Kota Padang Siapkan Anggaran Rp100 Juta Untuk Peternak

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumbar Asben Hendri mengatakan dari catatan Disperindag di Sumbar tidak masuk untuk beras impor tersebut, karena untuk di Sumbar sendiri, produksi beras terbilang surplus. Bahkan hasil produksi beras di Sumbar turut mengisi kebutuhan beras di provinsi tetangga.

" Beras di Sumbar ini turut dikirim ke provinsi tetangga, seperti Riau, Batam, Bengkulu, dan Jambi. Dengan arti kata produksi lokal saja bisa mengisi kekosongan beras di daerah lain, maka dari itu beras impor tidak masuk ke Sumbar," tuturnya.

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Iwan R