Legislator Nilai Pemerintah Perlu Awasi Dana Otonomi Khusus Papua

ilustrasi
ilustrasi (net)

KLIKPOSITIF -- Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Asmara mengatakan pemerintah perlu mengawasi dana otonomi khusus daerah Papua yang kurang efektif. Terlebih dana yang diberikan selalu meningkat setiap tahunnya, tahun 2017sebesar Rp 7,9 triliun.

“Pemerintah pusat harus punya perpanjangan tangan untuk mengawasi dana otonomi daerah ini, tidak bisa diserahkan ke daerah begitu saja, karena akan seperti ini jadinya, kesehatan tidak diutamakan,” ungkapnya saat ditemui di Gedung Nusantraa I DPR , Senayan, Jakarta, Senin (22/1/2018).

baca juga: Anak Anda Masih Suka Hisap Jempol? Ini Cara Menghilangkan Kebiasaannya

Pihaknya menyadari infrastruktur di Papua memang sedang dibangun untuk mengejar ketertinggalan, namun bukan berarti sektor kesehatan tidak menjadi perhatian.

Untuk itu, ia berharap pengawasan Dana Otsus bisa diperketat, karena kelemahan otonomi daerah tidak menempatkan orang yang kompeten di tempatnya atau concern-nya hanya infrastruktur bukan kesehatan .

baca juga: Puluhan Pelajar Tak Patuhi Prokes COVID-19 Saat Pulang Sekolah, Satpol PP Tanah Datar Lakukan Hal Ini

“Perhatian, mengedepankan kesehatan itu bagi setiap pemerintah memang berbeda-beda, belum lagi sumber daya manusia (SDM) yang kurang berkompeten, sehingga tentu mempengaruhi kinerja sektor kesehatan di daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan keprihatinanya atas meninggalnya 63 anak di Asmat karena gizi buruk . Gizi buruk memang masih menjadi perhatian bersama.

baca juga: PPKM Efektif Turunkan Kasus dan Menghambat Laju Penyebaran Covid-19 di Luar Jawa Bali, Realisasi PEN Capai Rp404,70 Triliun

"Jangankan di Asmat yang daerahnya terpencil di Jakarta saja masih ada anak yang mengalami gizi buruk . Untuk itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan perlu mensosialisasikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) untuk budayakan hidup sehat,” jelasnya. (*)

Sumber: dpr.go.id

baca juga: Akui Ada Hambatan Kegiatan Ekspor Semenjak Pandemi Covid-19, Ini Langkah Menhub Pulihkan Kegiatan Perekonomi

Penulis: Eko Fajri