Cegah Konten Negatif, Calon Kepala Daerah Harus Daftarkan Akun Medsos Pribadi

Ilustrasi calon kepala daerah
Ilustrasi calon kepala daerah (Net)

POLITIK, KLIKPOSITIF -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meminta agar semua calon kepala daerah yang ikut dalam kontestasi pilkada 2018 mendaftarkan akun media sosial pribadi.

Hal itu dilakukan berdasarkan kerjasama antara Kemenkominfo dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

baca juga: Ingat Jangan Sembarangan Unggah Sertifikat Vaksin Covid-19 di Medsos, Ini Alasannya

Menteri Kominfo Rudiantara mengatakan sinergisitas itu dilaksanakan untuk menimalisir penggunaan media sosial oleh para relawan atau pendukung calon kepala daerah pada Pilkada 2018 yang berpotensi berisikan konten negatif.

"Untuk mencegah kampanye hitam juga, kita mengharuskan calon-calon kepala daerah yang ikut Pilkada tahun 2018 mendaftarkan akun media sosial resminya," katanya.

baca juga: Komite Etika Berinternet, Komite Baru Bentukan Kominfo

Menurutnya, semua pihak sepakat bersama-sama menyukseskan Pilkada tahun 2018 melalui penanganan maksimal pada konten internet yang bertentangan dengan undang-undang serta konten yang dapat merugikan masyarakat.

Rudi menjelaskan, tindak lanjut penanganan oleh Kemenkominfo terhadap konten bermuatan negatif di internet pada Pilkada tahun 2018 setelah memperoleh rekomendasi hasil pengawasan dari Bawaslu.

baca juga: Resmi Jabat Bupati dan Wabup Pessel, Ini Profil Singkat Rusma Yul Anwar dan Rudi Hariansyah

Ia menilai meskipun penyalahgunaan media sosial terindikasi konten negatif jumlahnya kecil pada Pilkada tahun 2017, namun upaya pencegahan harus tetap dilakukan, apalagi 2018 merupakan tahun politik.

"Mengajak masyarakat juga turut serta mengawal dan menyukseskan Pilkada 2018 dengan cara melaporkan akun-akun yang menyebarkan kebencian dalam kampanyenya," ucap dia.

Diketahui, Pilkada Serentak Tahun 2018 akan diikuti oleh 171 kabupaten/kota dari 17 Provinsi. Berdasarkan data tahun 2017, tercatat ada 12 provinsi dan 38 kabupaten/kota merupakan daerah pengguna internet yang tinggi.(*)

baca juga: Pemerintah Terapkan Strategi Hilir-Hulu Digitalisasi Indonesia

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa