Kamaruzzaman: Tuntutan Anak Nagari Lubuk Kilangan Dipenuhi Semen Indonesia

(ist)

PADANG, KLIKPOSITIF —Kerapatan Anak Nagari (KAN) Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, merilis hasil rapat antara KAN Luki dengan pihak PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yang berlangsung di ruang rapat Kantor Deputi Kementerian BUMN RI, pada Rabu 31 Januari 2018 kemarin.

Pada rapat dengan induk perusahaan PT Semen Padang yang juga dihadiri Deputi Kementerian BUMN, dan manajemen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dibahas lima tuntutan dari KAN Lubuk Kilangan.

baca juga: Dukung Pasar Murah Disperindag Sumbar, UPZ Baznas Semen Padang Salurkan Sembako Gratis

“Setelah dibahas, manajemen PT Semen Indonesia Persero Tbk, kemudian memenuhi semua tuntan anak nagari melalui KAN Lubuk Kilangan,” kata Ketua Forum Anak Nagri Luki, Kamaruzaman, saat jumpa pers di Kantor KAN Lubuk Kilangan, Jumat (2/2/2018) pagi.

Pada jumpa pers hasil pertemuan dengan manajemen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk itu, juga hadir seluruh Pengurus KAN Lubuk Kilangan, ninik mamak, tokoh masyarakat dan pemuda Nagari Lubuk Kilangan .

baca juga: Semen Padang Raih Penghargaan Indonesia CSR Brand Equity dari The Iconomics

Dijelaskan Kamaruzzaman, dari lima tuntutan, beberapa di antaranya yaitu terkait aturan pembayaran Rp20 ribu per ton terhadap pengambilan batu kapur yang diambil PT Semen Padang dari Bukit Karang Putih.

“Pembayaran Rp20 ribu per ton itu disetujui manajemen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Namun, akan dicarikan legalisasi hukumnya dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang seperti KPK, kejaksaan ataupun lembaga lainnya,” ujar Kamaruzzaman.

baca juga: Rekrut 3 Pemain Asal Papua dan Lepas 8 Pemain, Ini Kata Manajer SPFC

Legalisasi hokum itu, sebutnya, bertujuan agar tidak melanggar ketentuan peraturan  dan mengikuti praktek-praktek bisnis yang wajar dan berlaku umum. “Kalau di sini kan sudah ada Pergubnya, kalau tanah ulayat yang diambil tentu harus dibagi hasil. Kita yakin pasti dibayar,” bebenrya.

Untuk mewujudkannya, Kamaruzzaman menyebut akan dibentuk tim khusus yang terdiri dari perwakilan PT Semen Indonesia (Presero) Tbk, PT Semen Padang dan KAN Lubuk Kilangan untuk menindaklanjutinya.  Pembentukan tim khusus itu dilakukan dalam waktu dua minggu setelah rapat di Deputi Kementerian BUMN RI kemarin.

baca juga: Mengenal Radiologi, Pemeriksaan Medis untuk Mengetahui Kondisi Kesehatan dalam Tubuh

“Meski harga yang ditetapkan akan berfluktuasi, namun kata hal itu pasti akan dipenuhi pihak PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Untuk ptoses pembayarannya, itu nantinya dikelola KAN Lubuk Kilangan dan bukan melalui Pemda,” ungkapnya.

Semetara untuk untuntutan lainnya seperti pengangkatan penasehat direksi yang statusnya sama dengan komisaris, dan direksi, masih menunggu RUPS tahun 2019.

“Tentu kita menunggu, karena RUPS baru saja dilakukan, yang jelas untuk penasehat direksi harus dari Anak Nagari Lubuk Kilangan , namun untuk direksi kalau tidak ada Anak Nagari Lubuk Kilangan yang berkopeten, akan diisi putra daerah Sumbar, dan iu harus dari rekomendasi KAN,” tegasnya.

Tuntutan lainnya yang disetujui, sebutnya, yaitu PT Semen Padang mengutamakan perusahaan Anak Nagari Lubuk Kilangan yang sudah menjadi rekanan untuk mendapatkan pekerjaan yang ada di PT Semen Padang , sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, dan memiliki integritas yang baik.

“Kemudian PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, menyetujui penerimaan staf dan karyawan PT Semen Padang yang mengutamakan Anak Nagari Lubuk Kilangan , sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan PT Semen Padang ,” pungkas Kamaruzzaman.

[Cecep Jambak]

Penulis: Riki