Anggaran Kampanye dalam Pemilu Selalu Jadi Sumber Masalah?

Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017
Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 (KLIKPOSITIF/Cecep Jambak)

PADANG, KLIKPOSITIF  -- Komisioner Divisi Teknis KPU Sumbar, Mufti Syarfie mengatakan, selama ini anggaran kampanye dalam pemilu menjadi sumber masalah di kemudian hari.

"Untuk tahun ini anggaran kampanye akan diatur sedimikian rupa. Agar juga lebih efektif. Karena selama ini memang jor-joran. Tidak efektif jadinya. Inilah gunanya Peraturan KPU no 4 tahun 2017 tentang Kampanye," ungkap Mufti, usai sosialisasi Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, Rabu 7 Februari 2018 di KPU Padang.

baca juga: KPU Sumbar Siap Menghadapi Sengketa Diajukan Fakhrizal-Genius Umar

Katanya, untuk pemasangan alat peraga, penyebaran bahan kampanye dan iklan, akan dibatasi dan diatur oleh KPU, baik itu jumlah dan zonasi pemasangan.

"Selama ini, inilah yang menjadi sumber masalah. Kini KPU yang mengatur, KPU telah melakukan simulasi, jadi tidak asal atur," ujarnya.

baca juga: KPU Tetapkan Fakhrizal-Genius Umar Tidak Bisa Maju Dari Jalur Perseorangan

Persoalan lain yang akan berdampak jika tidak adanya aturan kampanye adalah terjadinya ketidakadilan bagi Paslon. "Tentu yang berduit banyak, maka balihonya akan banyak juga. Jadi aturan ini akan menekankan asas keadilan," ungkapnya.

Karena telah diatur, katanya bagi yang melanggar, tentu juga ada sanksi yang berat. Salah satunya adalah pembatalan pencalonan.

baca juga: Baru Dua Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Dinyatakan Lolos Verifikasi Faktual di Sumbar

"Iklan apa saja. Apakah itu komersial, iklan kampanye, apakah itu di media cetak, dan elektronik. Kalau di luar yang ditentukan maka tidak diperbolehkan. Nanti akan nampak. Kalau terbukti ditemukan, maka akan dibatalkan," tegasnya.

Dalam sosialisasi, dijelaskannya masa kampanye merupakan jantung proses demokratisasi suatu pemilihan. Karena masa kampanye warga diberi waktu luang pencerahan menentukan dan memilih pimpinan yang sesuai yang berharap dengan cita-cita.

baca juga: Diberi Waktu Perbaikan Hingga 27 Juli 2020, Fakhrizal-Genius Harus Kumpulkan 371.586 Dukungan

"Kampanye merupakan kegiatan menawarkan program Paslon dan informasi lain yang bertujuan mengenalkan dan meyakinkan pemilih. Perangkat kampanye diantaranya, tim kampanye, relawan, pihak lain, dan petugas kampanye. Keempat komponen ini wajib didaftarkan ke KPU," jelasnya.

Sementara itu, Komisioner divisi hukum KPU Padang, Riki Eka Putra yang menjadi moderator kegiatan mengatakan, masa kampanye merupakan fase penyelanggaraan hajat hidup warga Kota Padang.

"Untuk itu pelaksanaan kampanye harus berprinsip jujur, terbuka dan dialogis. Wujud kampanye harus dilakukan dengan maksud pendidikan politik yang bermuara untuk peningkatan jumlah partisipasi pemilih," tambahnya.

[Cecep Jambak]

Penulis: Iwan R