Sertifikasi BUMN Karya Harus di Evaluasi, Moratorium Proyek Tol Layang Disambut Baik

Ilustrasi
Ilustrasi (net)

KLIKPOSITIF -- Terulang kembalinya kecelakaan kerja pada proyek tol layang, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menyambut baik rencana pemerintah untuk menghentikan sementara seluruh proyek tol layang di Indonesia.

Sigit mengatakan insiden kembali terulangnya kecelakaan kerja pada proyek tol layang karena adanya permasalahan profesionalitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi ulang atas sertifikasi yang sudah diberikan pemerintah kepada BUMN Karya yang terlibat dalam pengerjaan proyek tol layang.

baca juga: Andre Rosiade: FORKI Sumbar Gelar Penataran Wasit

“Kalau proyek yang dikerjakan badan usaha sering bermasalah berarti ada masalah dalam sertifikasinya jangan-jangan hanya formalitas saja untuk itu harus dievaluasi ulang karena ini juga menyangkut kredibilitas kita di mata dunia karena BUMN Karya kita juga banyak mengerjakan proyek luar negeri,” papar Sigit dalam rilisnya dilansir dari laman Parlementaria, Rabu (21/2/2018).

Lebih lanjut Politisi PKS ini mengatakan, selain sertifikasi badan usaha yang harus ditinjau ulang, sertifikasi kompetensi kerja juga harus dievaluasi termasuk mengevaluasi lisensi lembaga yang mengeluarkan sertifikasi kompetensi kerja.

baca juga: Andre Rosiade: Gerindra Solid Dukung Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok

“Kalau hasil kerjanya seperti sekarang, banyak kelalaian dan seluruh kecelakaan kerja yang terjadi akibat faktor human error, maka sertifikasinya patut kita pertanyakan. Termasuk lembaga profesi yang mengeluarkan sertifikasinya jangan-jangan sertifikatnya abal-abal,” imbuhnya.

Oleh karena itu, politisi dapil Jawa Timur ini meminta Kementerian PUPR untuk segera membenahi masalah sertifikasi tersebut dan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Tidak hanya pada badan usaha, tapi juga sertifikasi kompetensi kerja yang dikeluarkan oleh lembaga profesi. (*)

baca juga: Wapres: 40 Persen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk UMKM

Sumber: dpr.go.id

Penulis: Eko Fajri