KPK: Kembalikan Kerugian Negara Tak Hapus Perkara Korupsi

Ilustrasi
Ilustrasi (net)

KLIKPOSITIF -- Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menegaskan, pengembalian kerugian keuangan negara oleh pelaku tidak menghilangkan tindak pidana korupsi.

Untuk itu, KPK bakal tetap mengusut penyelenggara negara atau kepala daerah yang terlibat korupsi meski telah mengembalikan kerugian negara.

baca juga: Uji Klinis Vaksin Covid-19 Indonesia Gunakan Metode Farmakologi, Apa Itu?

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bertugas mengawasi pemerintah daerah dari sisi administrasi.

Kalau ditemukan adanya penyimpangan, tapi kerugian keuangan negaranya sudah dikembalikan, tidak lantas perkara itu selesai begitu saja.

baca juga: Kasus Kembali Bermunculan, Zona Hijau COVID-19 di Sumbar Tinggal Empat Daerah

"Memang APIP itu penekanannya adalah lebih ke administratif, sebelum terjadi perkara. Saya katakan sebelum terjadi perkara, tapi kalau sudah ditangani KPK , apakah mungkin? Ya tidak mungkin lagi dong. Boleh dikembalikan uangnya, tapi bukan menghilangkan tindak pidana ," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (2/3/2018).

Pernyataan Basaria itu berdasarkan Pasal 4 UU Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.

baca juga: Menperin Khawatir Virus Baru Akan Muncul dan Lebih Mematikan dari COVID-19

Aturan ini menyebutkan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Untuk diketahui, Kementerian Dalam Negeri dengan Kejaksaan Agung, Polri, dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding; MoU) penanganan pengaduan masyarakat mengenai indikasi korupsi , Rabu (28/2).

baca juga: Ada Dana POP, Kemendikbud Diminta Subsidi Pendidikan Jarak Jauh

BACA SELENGKAPNYA

Penulis: Eko Fajri