Sejak Dibuka, Puluhan Bakal Calon Anggota DPD RI Sudah Konsultasi dengan KPU

Sosialisasi tata cara verifikasi perseorangan peserta pemilu anggota DPD dan sistem informasi perseorangan peserta Pemilu 2019
Sosialisasi tata cara verifikasi perseorangan peserta pemilu anggota DPD dan sistem informasi perseorangan peserta Pemilu 2019 (KLIKPOSITIF/Cecep Jambak)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Komisioner KPU Sumbar , Mufti Syafrie menyebut, sejak dibuka pengumuman pendaftaran calon anggota DPD RI pekan lalu, puluhan orang bakal calon anggota DPD sudah konsultasi pada lembaga penyelenggara pemilihan umum tersebut.

"Para bakal calon berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari politisi, akademisi, mantan birokrat dan praktisi. Selain itu, ada yang berasal dari muka lama dan juga pendatang baru," katanya di sela-sela sosialisasi tata cara verifikasi perseorangan peserta pemilu anggota DPD dan sistem informasi perseorangan peserta Pemilu 2019.

baca juga: PKBM Dharma Nagari Solok Selatan Latih Barrista Kopi Dengan Program Life Skill

Sementara itu, Ketua KPU Sumbar , Amnasmen menyebut tujuan tersebut kegiatan memberikan informasi proses pencalonan.

"Syarat sudah diserahkan pada bulan ini yakni 22-26 April 2018. Dokumen Persyaratan sebanyak 2000 KTP dengan persebaran 50 persen dari jumlah 19 kab/kota. Atau 10 kab/kota," jelasnya.

baca juga: Musorkablub KONI Pessel Siap Digelar, Pendaftaran Calon Ketua Dibuka Mulai Hari Ini

Untuk itu, tenaga operator atau lasion officer (LO) harus memahami sistem informasi perseorangan peserta Pemilu. Operator nantinya yang menerima password aplikasi sistem pendaftaran.

"LO mesti mengetahui mekanismennya apakan KTP, legalisasi materai, atau proses penyerahan administrasi pada KPU," tutur Amnasmen.

baca juga: Pemko Pariaman Minta ATCS ke Kemenhub, Ini Fungsinya

Selain itu katanya, setiap calon juga harus menghindari dukungan ganda. Apakah itu secara internal ataupun eksternal.

"Kalau internal itu, dukungan terhadap satu orang tidak boleh memberikan melebihi satu KTP. Akan berisiko pada pengurangan dukungan. Untuk eksternal, satu orang harus boleh mendukung pada satu calon," sebutnya kemudian.

baca juga: Kota Pariaman Raih 2 Penghargaan dari Kementerian

[Cecep Jambak]

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa