BPS Akan Sajikan Iklim Investasi Sumbar Sebagai Rujukan Bagi Pemerintah Daerah

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Kepala BPS Sumbar, Sukardi
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Kepala BPS Sumbar, Sukardi (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF - Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Barat ( Sumbar ) akan melakukan survei Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 2018 ke seluruh Kabupaten/Kota di Sumbar . Sehingga, dengan adanya survei itu dapat menjadi rujukan data bagi pemerintah daerah untuk mengambil suatu kebijakan dalam upaya peningkatan iklim investasi di daerah.

Kepala BPS Sumbar , Sukardi menjelaskan, survei PMTB ini untuk melihat lebih detail nilai investasi yang ada di Sumbar . Pasalnya, selama ini PMTB dihitung secara globalnya saja.

baca juga: PT Semen Padang Bantu Petani Dharmasraya 1000 Bibit Pohon Kelapa Dalam

"Jadi kita perlu data yang lebih rinci. Karena selama ini yang dihitung hanya bangunan dan non bangunan saja. Ke depannya, akan rinci dihitung datanya seperti menurut lapangan usaha, jenis investasi dan siapa yg melakukan investasi," katanya, Rabu, 4 April 2018.

Sehingga, dengan lebih rincinya data yang disurvei itu. Maka, akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan dan mengarahkan bidang investasi untuk daerahnya.

baca juga: Boyong Dua Perak PON Papua,Andre Rosiade Sambut dan Jamu Rombongan Karateka Sumbar

Untuk responden yang akan diambil datanya oleh BPS. Kriterianya ada dari pelaku usaha, rumah tangga dan intansi pemerintahan. Dengan jumlah responden di Sumbar yang akan didata sebanyak 1.933 responden di 19 Kabupaten/Kota di Sumbar .

"Oleh karena itu kita harapkan responden memberikan data yang jujur. Sebab, peranan data ini berpengaruh pada meningkatnya investasi,” imbuhnya.

baca juga: Tingkatkan Kompetensi Calon Lulusan SMK, Balai Jasa Konstruksi dan Disdik Gelar Kelas Industri

Sedangkan, pengumpulan data akan dilakukan BPS. Pada 1 April hingga 30 Juni 2018. Yang mana, pengumuman data akan dilakukan akhir tahun sehingga dapat digunakan segera oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno berharap data yang di survei BPS dapat menjadi rujukan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan. Karena, dalam membuat suatu program atau mengambil kebijakan selalu menggunakan data.

baca juga: Perkuat Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan, Dinsos Sumbar Gelar Seminar Bagi Guru dan Tokoh Masyarakat

"Kita tidak bisa bekerja tanpa data. Sebab, sejauh ini provinsi mengambil kebijakan selalu gunakan data. Caranya, data yang kita dapatkan baik itu dari BPS, akademisi maupun konsultan kita analisa lagi, sehingga dari data yang telah dianalisa kembali kita dapat menyusun program-program dan mengambil kebijakan," ungkapnya.

Selain dalam penyusunan program. Untuk melakukan promosi pejabat, Pemprov Sumbar juga memakai data. "Untuk itu, data merupakan sumber segalanya. Karena, data itu sangat jelas keakuratannya," pungkasnya.

Gubernur terkesan agak menyangsikan data yang diperoleh BPS, sebab dari beberapa hasil data yang disajikan, ada beberapa data yang tidak mengena untuk Sumbar .

"Kayak data Indeks Demokrasi Sumbar rendah? Kami juga berfikir kok bisa? padahal Sumbar sangat demokratis, kami menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat. Sementara dari hasilnya ID kami rendah. Kok bisa seperti itu," tuturnya.

Irwan berharap BPS bisa menggali data dengan maksimal serta mencari sumber informasi yang jelas sehingga data tersebut benar adanya dan sesuai untuk Sumbar .

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Khadijah