Tuntut Ketersediaan BBM Subsidi, BEM se-Sumbar Unjuk Rasa ke Kantor Gubernur

Aksi BEM se-Sumbar di depan Kantor Gubernur Sumbar
Aksi BEM se-Sumbar di depan Kantor Gubernur Sumbar (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatra Barat ( Sumbar ) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumbar .

Mereka menuntut pemerintah mengambil sikap akan ketersediaan BBM bersubsidi di Sumbar . Tidak hanya itu mahasiswa juga menuntut pemerintah pusat menurunkan harga BBM bersubsidi dan menurunkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor menjadi 5 persen.

baca juga: Termasuk Sumbar, Ini 5 Provinsi yang Melaksanakan Seleksi CPNS Kemenag Hari Ini

Dari pantuan, aksi longmarch tersebut dimulai dari pasar raya menuju kantor gubernur itu. Para mahasiswa berjalan kaki sambil menyampaikan orasi. Para mahasiswa ini sampai dikantor gubernur sekitar pukul 10.00 WIB.

Dengan penjangaan ketat dari pihak kepolisian. Ratusan mahasiswa menyampaikan orasi tuntutan mereka kepada Pemprov Sumbar .

baca juga: Gubernur Sumbar Dukung Chatib Sulaiman jadi Pahlawan Nasional

"Pastikan ketersediaan minyak bersubsidi. Sumbar darurat premiun dan solar," kata salah seorang orator dari massa aksi.

Koordinator Pusat BEM se- Sumbar , Faizil Putra mengatakan, dalam aksi tersebut mereka membawa tiga tuntutan yakni, memastikan ketersediaan bahan bakar bersubsidi.

baca juga: Sampuran Rajo Panjang, Wisata Alam yang Baru Ditemukan di Situak Pasaman Barat

Kemudian mendesak pemerintah pusat menurunkan harga BBM bersubsidi dan turunkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor menjadi 5 persen.

"Ini merupakan upaya mahasiswa yang merupakan penyambung suara rakyat untuk menyampaikan aspirasi dimana juga terjadi kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Sumbar ," sebut Faizil.

baca juga: Masjid Baburrahim Batu Basa Senilai Rp21,3 miliar, Inisiasi Ranah Rantau

Dengan tiga tuntutan tersebut, sehingga masyarakat tidak mesti membeli bahan bakar non subsidi dengan harga lebih mahal.

"Selain itu kami minta agar seluruh pihak melakukan pengawasan agar BBM tepat sasaran dalam pemanfaatannya," katanya.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Sumbar Nazwir mengatakan tuntutan dari mahasiswa telah diterima dan selanjutnya akan ditindaklanjuti kepada pimpinan.

"Terkait kuota bahan bakar itu kewenangan pemerintah pusat, kami pemerintah daerah hanya dapat mengusulkan saja," pungkasnya.

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa