Legislator: Potensi Laut Indonesia Belum Optimal

ilustrasi laut Indonesia
ilustrasi laut Indonesia (internet)

KLIKPOSITIF -- Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mengatakan, letak wilayah Indonesia sangat strategis dalam peta jalur perdagangan Internasional karena masuk dalam wilayah poros maritim dunia. Namun, potensi besar yang dimiliki Indonesia belum dieksplorasi secara maksimal oleh pemerintah.

Bambang mengatakan, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang dan lokasi-lokasi yang strategis untuk dibangun pelabuhan-pelabuhan di wilayah Selat Malaka. Tidak kurang dari 500 ribu peti kemas masuk ke Indonesia dari total sekitar 120-an juta peti kemas dari internasional yang melewati selat antara Indonesia dan Malaysia.

baca juga: Anggota DPR: Secara Teknikal Indonesia Sudah Resesi

“Pemerintah seringkali menipu data. Padahal indonesia letaknya paling strategis, karena dilewati oleh poros maritim dunia. Sebanyak 90 persen kapal dunia melewati Selat Malaka, yakni sekitar 100 ribu kapal peti kemas, atau sekitar 120 juta peti kemas,” ujarnya di Gedung DPR RI.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, panjang pantai Indonesia di Selat Malaka sepanjang 600 mil, tetapi kapal peti kemas yang singgah ke Indonesia jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang ke Singapura dan Malaysia.

baca juga: Agar Tepat Sasaran, DPR Minta Pemerintah Pastikan Data Karyawan Penerima Bantuan

Potensi seperti ini tidak diangkat. Pembangunannya tidak jelas ke arah mana. Padahal kalau kita berfikir secara poros maritim dunia, maka kita seharusnya membangun infrastruktur di tempat poros maritim dunia itu lewat,” tuturnya.

Menurut Bambang, seharusnya dengan pembangunan infrastruktur yang demikian hebat dan ditambah 16 paket kebijakan ekonomi yang diusung pemerintah, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh luar biasa, seperti yang terjadi pada negara-negara Asia tenggara lainnya.

baca juga: Pemerintah Janjikan Bantuan pada Pekerja, Ketua MPR Malah Sentil Janji Jokowi Ini

Ia mengatakan, semua komponen industri yang ada merupakan produk impor, termasuk juga sektor pangan yang seharusnya tidak boleh impor namun dibuat menjadi impor. Kesenjangan sosial yang terjadi sudah semakin bertambah parah belum lagi penyebaran narkoba. (*)

sumber: suara.com

baca juga: DPR Ingatkan Proses PHK Harus Sesuai UU Ketenagakerjaan

Penulis: Agusmanto