BRTI: Tidak Ada Lagi Pembatasan Registrasi Ulang Kartu SIM

Ilustrasi pusat penjualan kartu seluler
Ilustrasi pusat penjualan kartu seluler (KLIKPOSITIF/Ocky Anugrah Mahesa)

NASIONAL, KLIKPOSITIF -- Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mendesak operator seluler untuk tidak menunda-nunda pemberian hak kepada outlet untuk menjadi mitra pelaksana registrasi termasuk registrasi nomor pelanggan ke-4 dan seterusnya.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika selaku Ketua BRTI telah mengirimkan surat mengenai hal terkait kepada operator.

baca juga: Ingat Jangan Sembarangan Unggah Sertifikat Vaksin Covid-19 di Medsos, Ini Alasannya

"Saya telah kirimkan surat ke operator seluler agar tidak menunda-nunda pemberian hak kepada outlet mitranya untuk meregistrasikan nomor ke-4, ke 5 dan seterusnya," kata Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika selaku Ketua BRTI Ahmad M. Ramli, .

Mengenai jumlah nomor yang dapat diregistrasikan, BRTI menegaskan tidak ada pembatasan selama registrasi dilakukan dengan NIK dan Nomor KK secara benar dan berhak.

baca juga: Pemerintah Terapkan Strategi Hilir-Hulu Digitalisasi Indonesia

Keputusan tersebut merupakan lanjutan keberatan dari kelompok Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) atas Peraturan Menkominfo Nomor 14 Tahun 2017 tentang registrasi kartu SIM prabayar.

Selain itu, operator dan mitra juga diingatkan bahwa mereka wajib menjaga kerahasiaan data pribadi pelanggan.

baca juga: Aplikasi Clubhouse Terancam Diblokir Kominfo

Kemudian terkait seluruh nomor pelanggan yang telah diblokir karena tidak diregistrasikan ulang sampai dengan batas waktu, yakni 30 April 2018 jam 24.00, dapat diaktifkan kembali sesuai dengan mekanisme registrasi nomor pelanggan baru.

Sementara seluruh pulsa dan/atau kredit pulsa yang ada di dalamnya tetap menjadi hak pelanggan yang bersangkutan.

baca juga: 1 Tahun Pendemi Covid-19, Kominfo Catat 1.402 Kabar Bohong

Kebijakan ini dibuat agar hak pelanggan terlindungi, terutama yang nomor prabayarnya menyimpan pulsa/kredit pulsa saat terblokir karena tidak diregistrasikan ulang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo terkait.

"Dalam surat kami kepada operator seluler, kami meminta agar hak-hak konsumen tetap dijamin," tegas Ramli.

Selanjutnya, Ramli juga mengingatkan seluruh pihak agar registrasi dilakukan secara benar dan berhak. Penyalahgunaan identitas untuk registrasi nomor prabayar akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan.(*)

Sumber: Kominfo

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa