Penyelesaian Revisi UU Terorisme Terhalang Dua Hal Ini

Menkopolhukam, Wiranto
Menkopolhukam, Wiranto (Net)

NASIONAL, KLIKPOSITIF -- Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat akan segera menyelesaikan revisi Undang-Undang (UU) Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme , yang sudah dibahas selama dua tahun ini, dalam waktu dekat.

"Hambatan-hambatan, kendala-kendala, atau belum sesuainya pemikiran kita, pandangan kita terhadap revisi UU Terorisme telah kita sepakati bersama, kita selesaikan bersama. Sehingga dalam waktu singkat revisi itu mudah-mudahan dapat segera kita undangkan," kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto.

baca juga: 5 Terduga Teroris Dibekuk di Aceh, Ditemukan Bahan Bom Hingga Dokumen

Menurut dia, saat ini sudah ada satu kesediaan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan konsep terakhir revisi UU Terorisme . Bahkan, Presiden Joko Widodo juga sudah menyampaikan bahwa secepatnya harus diselesaikan.

"Dalam pertemuan ini kita sepakat bahwa sebaiknya tidak menggunakan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang), tetapi segera diselesaikan secara bersama," ungkap Wiranto.

baca juga: Pemerintah Terbitkan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 Tentang RAN PE, DPR Minta Jabarkan Kategori Ekstremisme

Ia menjelaskan, ada dua hal krusial yang sebelumya masih belum selesai dalam revisi UU Terorisme yakni definisi terorisme dan pelibatan TNI. Namun, menurutnya, kedua hal tersebut kini sudah terselesaikan.

"Ada dua yang krusial yang (sebelumnya) belum selesai. Pertama definisi, sudah selesai. Kita anggap selesai, ada kesepakatan. Yang kedua keterlibatan TNI bagaimana, sudah selesai juga. Dengan demikian maka tidak ada yang perlu kita debatkan," jelas dia.

baca juga: Melawan, Densus 88 Tembak Mati Dua Terduga Teroris

Terkait dengan rencana Perppu yang akan dikeluarkan oleh Presiden, Wiranto mengemukakan, hal itu akan dilakukan jika kesepakatan antara pemerintah dan DPR tidak tercapai sehingga UU tidak bisa dikeluarkan.

Ia mengingatkan, penerbitan Perppu hanya bisa dilakukan dengan alasan ada kondisi yang mendesak, ada kegentingan yang memaksa, sedangkan UU yang ada tidak cukup menyelesaikan masalah itu sementara membuat UU baru butuh waktu yang lama.

baca juga: FPI Langsung Ganti Nama Usai Dibubarkan, Ini Kata Mahfud MD

"Tetapi kalau revisi ini selesai dalam waktu singkat, maka tentunya sudah memadai untuk menyelesaikan masalah-masalah melawan terorisme ," paparnya.(*)

Sumber: Setkab

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa