Mendagri Sebut Tempat Masak di IPDN Kotornya Melebihi Toilet

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kemendagri)

KLIKPOSITIF -- Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tjahjo Kumolo menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Upacara tersebut dilaksanakan di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (21/5/2018).

Dalam pidatonya, Tjahjo menegaskan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri untuk tidak bermain di dalam proyek . Hal tersebut disebabkan, ia masih menerima laporan-laporan negatif perihal permainan anak buahnya.

baca juga: Perdagangan Saham Garuda di Bursa Efek Dihentikan

"Saya masih dapat laporan eslon 3 dan 4 yang datang ke rumah ternyata masih banyak pengusaha-pengusaha yang teken kontrak di Kemendagri sudah berkutat, berkuasa lebih dari 5 tahun," kata Tjahjo.

Hingga saat ini Tjahjo masih menemukan ASN-ASN yang masih bekerja sama dengan kontraktor -kontraktor rekanan. Padahal hal tersebut wajib dihindari oleh ASN.

baca juga: Pertamina Siap Operasikan 12 Storage BBM Baru

Tjahjo mencontohkan, buruknya monopoli kerja sama ASN dengan para kontraktor , salah satunya ialah kontraktor penyedia makanan di IPDN . Ia mengetahui kontraktor tersebut sudah bekerja sama selama 8 tahun namun tidak memberikan kualitas makanan yang baik bagi para praja.

"Urusan makan di IPDN . Sudah 8 tahun tidak diganti pemborongnya. Kalau makannya tambah lezat, tambah nikmat ya enggak. Ini tambah hancur," ujarnya.

baca juga: Junimart Girsang: Penyelesaian Konflik Tanah Harus Perhitungkan Aspek Hukum dan Non Hukum

Tjahjo pun sempat menyampaikan keluhan para praja perihal makanan di sela-sela pidatonya tersebut.

"Keluhan praja IPDN sama, mana yang asin yang pedas mana yang pahit, asam. Apalagi tempat masaknya sudah melebihi toilet kotornya. Itu sangat-sangat tidak manusiawi," ucapnya.

baca juga: Tunjang Target Produksi Migas, Menteri ESDM: Kita Perbaiki Iklim Investasi

Oleh sebab itu, Tjahjo memerintahkan kepada seluruh ASN Kemendagri untuk menghentikan monopoli kontraktor .

"Tolong sampaikan para rekanan-rekanan yang sudah 5 tahun lebih berkuasa di Kemendagri , IPDN , BPNDP, stop. Ganti rekanan yang baru. Sesuai mekanisme yang ada," katanya.

Ia pun mengharapkan adanya penyegaran di dalam rekanan ASN agar dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat luas.

"Nah, tolong yang lain-lain hindari monopoli ini. Supaya ada penyegaran. Baik semua kelompok-kelompok masyarakat bisa menikmati pemerataan pembangunan yang ada," pungkasnya. (*)

Sumber: Suara.com

Penulis: Eko Fajri