Jokowi: Pelibatan TNI Dalam UU Terorisme Hanya Soal Teknis

Ilustrasi aksi teror yang terjadi di Mapolda Riau beberapa waktu lalu
Ilustrasi aksi teror yang terjadi di Mapolda Riau beberapa waktu lalu (Istimewa)

NASIONAL, KLIKPOSITIF -- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah meresmikan revisi Undang-Undang (RUU) nomor 13 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang (UU).

Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa definisi terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas.

baca juga: Presiden Ajak Pimpinan Negara Lain Hentikan Serangan Israel ke Palestina

Tindakan tersebut kemudian dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan.

Terkait dengan itu, Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Perpres terkait pelibatan TNI dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU tersebut.

baca juga: Tidak Bisa Bersilaturrahmi Secara Langsung, Presiden Jokowi : Berat Tetapi Kita Tidak Punya Pilihan

Menurut Jokowi , keterlibatan TNI dalam upaya pemberantasan hanya persoalan teknis, pasalnya TNI bisa dikerahkan atas perintas panglima tertinggi.

"Itu nanti kan Perpres nanti kan hanya teknis, hanya teknis. Sebelumnya kan juga sebetulnya TNI bisa dilibatkan atas perintah panglima tertinggi, jadi sudah tidak perlu, sudah tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan," katanya.

baca juga: PKS Yakin Jokowi Tidak Ingin 3 Periode, Tapi..

Namun yang pasti, teknis tersebut digunakan untuk memerangi terorisme , "Itu saja, baik dengan pendekatan yang lunak maupun pendekatan yang keras," sebut dia.

Sementara Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, Perpres pelibatan TNI dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme akan dibahas dengan para stakeholder pemerintah.

baca juga: Ada Tank Cegat Mudik di Perbatasan Jabar, Ini Penjelasan TNI

Ia berharap Perpres bisa terbit sesegera mungkin sebagai payung hukum baru terkait TNI untuk bisa ikut menindak terorisme , menyusul disahkan RUU Terorisme oleh DPR RI.

"Kita bahas dengan pemerintah. Kan pandangan-pandangan fraksi juga kita dengar. Ada yang mengatakan segera dilakukan (Perpres) supaya ada guidence. Supaya tidak menimbulkan multitafsir tentang bagaimana penggunaan TNI dalam mengatasi tindak pidana terorisme ," pungkas dia kemudian.(*)

Sumber: Setkab

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa