186 Proyek di Sumbar Tak Kantongi Dokumen Lingkungan, Gubernur: Hentikan Pengerjaan

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Sebanyak 186 proyek dengan nilai puluhan miliar rupiah di Sumbar tidak mengantongi izin dokumen lingkungan namun sudah beroperasi.

Data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat ( Sumbar ) terdapat 186 usaha atau kegiatan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) yang belum mengantongi dokumen lingkungan namun sudah beroperasi.

baca juga: Puskesmas Andalas Telah Vaksin Ribuan Warga, 347 Diantaranya Lansia

Kemudian lebih dari Rp34 miliar biaya pelaksanaan fisik kegiatan sudah dianggarkan tahun 2018 tetapi belum ada penganggaran untuk biaya penyusunan dokumen lingkungan.

Dokumen lingkungan yang dimaksud berupa Analisis Dampak lingkungan (Amdal), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL).

baca juga: Libur Lebaran, Puskesmas di Padang Sepi

Menanggapi persoalan tersebut, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat memimpin rapat soal Amdal di Auditorium Gubernuran kemarin (4/6), meminta semua pengerjaan fisik dihentikan. Pasalnya, jika dilanjutkan menurut Irwan akan terjadi persoalan hukum nantinya.

"Yang sedang jalan saya minta dihentikan. Kemudian yang sudah selesai atau yang sedang berjalan segera bicarakan dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk diajukan Diskresi ke Pusat," tegasnya dihadapan peserta rapat.

baca juga: Jika Kasus Covid-19 Tak Meningkat Usai Lebaran, Ini Penjelasan Ahli

Dilanjutkannya, proyek yang anggaran sudah tersedia tapi belum ada anggaran Amdal untuk di tunda dulu. "Kita jatuh dilubang yang sama. Seharusnya selesai dokumen lingkungan dulu baru baru bisa pelaksanaan. Setahun sebelum pelaksanaan Amdal sudah selesai," ulasnya.

Sementara Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit yang juga hadir saat rapat Amdal mengatakan, secepatnya akan mengadakan rapat untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

baca juga: Indonesia Urutan 18 Kasus Pandemi Covid-19 Dunia

"Ini harus segera diselesaikan. Nanti kita akan rapat dan DLH akan mencarikan solusi persoalan Amdal ini," tuturnya.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar Siti Aisyah menjelaskan, Angka 186 usaha kegiatan yang tidak mengantongi dokumen lingkungan tersebut menyebar di Kabupaten dan kota di Sumbar , kegiatannya mulai dari proyek pemerintah hingga swasta seperti pembangunan perumahan dan restoran.

Dibeberkannya, ada beberapa proyek besar yang masuk dalam angka ratusan tersebut, pengembangan objek wisata Pulau Tangah di Kota Pariaman, rumah sakit Ahmad Muktar Bukittinggi dan satu lagi proyek Dinas PU Provinsi di Kabupaten Tanah Datar.

"Pengembangan Pulau Tangah dananya sudah tersedia tapi anggaran untuk izin lingkungan belum sama dengan proyek di Tanah Datar. Kalau RS Ahmad Muktar mereka ada dokumen Amdal lama tapi harus diperbaharui sehingga masuk dalam perencanaan pengembangan," ujarnya.

Untuk itu DLH meminta Kabupaten dan kota serta pelaku perencana pengembangan agar mendata lagi mana saja usaha atau kegiatan yang tidak dan belum mengantongi izin lingkungan. Sehingga bisa diselesaikan secepatnya. (Joni Abdul Kasir)

Penulis: Eko Fajri