Survei Lokasi Tambang yang Diduga Menyalahi Aturan di Pessel, Ini Temuan Tim Terpadu

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Nasib lima tambang yang diduga menyalahi aturan di Pesisir Selatan akan ditentukan besok (5/7) dalam rapat tim provinsi dengan sejumlah pihak. Rapat besok akan membahas temuan tim yang telah turun ke lokasi tambang.

Kepala Dinas Pol PP dan Pemadam Kebakaran Sumatera Barat Zul Aliman mengaku tim terpadu dari provinsi menemukan adanya kerusakan yang disebabkan oleh lima tambang galian C yang dilaporkan Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

baca juga: 8 Orang Warga di Pessel Kembali Terpapar COVID-19, Semuanya dari Lengayang

"Kami telah turun seharian kemarin, hasilnya akan disampaikan dalam rapat besok dan tentu akan ada keputusan terhadap nasib lima tambang yang dilaporkan Bupati Pessel ke Gubernur," ujarnya, Rabu, 4 Juli 2018.

Dijelaskannya, Menindaklanjuti surat Bupati Pesisir Selatan tentang Permohonan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Batuan/ Galian C kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Sumbar, tim terpadu penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, akhirnya turun ke lapangan.

baca juga: Berbeda Dari Tahun Lalu, Begini Susunan Upacara 17 Agustus Pemkab Pessel Tahun Ini

Tim yang turun terdiri dari tim yang tergabung dari Dinas ESDM, Dinas PTSP, Pol PP, Biro Hukum, dan Dinas Lingkungan Hidup meninjau 5 tambang yang ada di Kenagarian Tambang, Kecamatan IV Jurai.

"Hasil dari tim yang turun memang ada terjadi kerusakan lingkungan dampak dari aktivitas 5 tambang tersebut. Mulai dari kerusakan irigasi yang berdampak kepada sawah milik petani, dan hingga terjadi kerusakan hutan dan jalan," bebernya.

baca juga: Karena Tiga Hal, DPRD Agenda Interpelasi Bupati Pessel

Namun, Zul menyatakan untuk mengambil keputusan pada rapat besok, perlu juga untuk mengetahui soal Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari 5 tambang itu. Karena perlu diketahui juga, bagaimana isi dari IUP yang didapatkan oleh 5 perusahaan tambang tersebut, sehingga kini membuat dampak yang buruk.

Ia mengaku, sejauh ini tambang tersebut memang belum pernah masuk dalam radar pengawasan tim terpada penegak perda tentang tambang ilegal. Sebab, tambang itu sudah ada sebelum tim terpadu memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap tambang.

baca juga: Video Tanam Mangrove Serentak di Sumbar Ditontonkan ke Presiden Jokowi

"Berkemunginan tambang itu sudah ada sebelum masa kepimpinan bupati yang sekarang. Jadi, kita dari tim terpadu belum melakukan pengawasan ke 5 tambang yang kini mendapat surat rekomendasi dari Bupati Pesisir Selatan untuk dicabut izin tambangnya," tukasnya.

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal (DPM) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sumbar, Maswar Dedi mengatakan, saat ini soal izin tambang tersebut sedang dalam kajian dan pembahasan tim teknis.

Ditegaskannya, jika terbukti bersalah akan dilakukan pencabutan izin tambang yang memang dikeluarkan pihak provinsi.

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Rezka Delpiera