Pengerjaan Jalan Nasional di Pessel Terhenti, DPRD Sumbar Meradang

Warga menanami pisang di jalan yang berlubang di Pessel. Lokasi ini belum tersentuh pengerjaan jalan
Warga menanami pisang di jalan yang berlubang di Pessel. Lokasi ini belum tersentuh pengerjaan jalan (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Pengerjaan jalan nasional di Kabupaten Pesisir Selatan terhenti. Menurut informasi, penghentian pengerjaan jalan yang menghubungkan Sumbar dengan Bengkulu tersebut sudah sejak dua bulan yang lalu.

Diketahui, pengerjaan jalan terhenti akibat penghentian operasional lima tambang Galian C oleh Bupati Pesisir Selatan , Hendrajoni beberapa waktu lalu, karena menyalahi izin operasional.

baca juga: Proses Verifikasi Faktual Pilkada di Pessel Berjalan Lancar

Lima tambang tersebut merupakan pemasok material bahan pembangunan jalan, sehingga Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumbar Maswar Dedi mengatakan secara tidak langsung penghentian operasional tambang berdampak pada pengerjaan jalan.

"Mereka rata-rata mengambil material dari tambang tersebut. Jika tambang tidak jalan mau ngambil material dari mana?," katanya.

baca juga: Pantai SUTA Kampung Pandan, Objek Wisata 90-an yang Kini Hadir Kembali

Penghentian itu lantas membuat anggota Komisi IV DPRD Sumbar Saidal Masfiyuddin meradang. Pasalnya ia menilai penghentian pengerjaan tidak semata-mata karena operasional lima tambang Galian C yang terhenti.

"Ini perlu diluruskan, kontraktor sudah lebih dua bulan tidak bekerja sementara tambang baru seminggu ini di tutup," sebut dia.

baca juga: PPP Pessel Jalin Koalisasi dengan Perindo

Baca Juga:  Ini Penyebab Terhentinya Pelebaran Jalan Nasional di Pessel

Menurut dia, alasan itu tidak bisa dijadikan sebagai penghambat pengerjaan pelebaran jalan. Bahkan kata dia, material untuk menyelesaikan jalan sepanjang 400 meter di Kenagarian Taratak, Kecamatan Sutera itu cukup malahan berlebih. 

baca juga: KPU Prediksi Jumlah Pemilih Pemula di Pessel Bertambah pada Pilkada 2020

"Untuk manyelesaikan yang 400 meter tersebut material yang ada cukup bahkan berlebih," ungkap Ketua Pansus Review RTRW Sumbar tahun 2012-2032 itu.

Saidal berjanji akan mempertanyakan persoalan tersebut ke Balai Jalan sebab pengerjaan jalan adalah kewenangan pemerintah pusat. "Kami akan tanya ke pihak Balai Jalan sebab kewenangan pusat. kabarnya kontrak sudah diputus karena pengerjaan terlambat," tukasnya.

Di sisi lain, anggota DPRD Sumbar Syaiful Ardi menilai bahwa penghentian pengerjaan jalan karena persoalan tambang itu sama sekali tidak singkron.

"Pihak kontraktor dan Balai Jalan terutama satker jangan mencari alasan pembenaran dari semua kejadian yang ada. Logikanya dimana, tambang baru hitungan minggu diberhentikan sementara jalan suda berbulan-bulan terhenti," tegasnya. 

Bahkan untuk protes atas kegiatan pengerjaan proyek tersebut Syaiful beberapa kali menghubungi pihak Satker. "Tapi kami tidak mendapatkan jawaban. Sekali lagi, satkernya mencari alasan pembenar terhadap kelalaiannya sendiri," pungkasnya kemudian.

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa