Permudah Urusan, Izin Tambang Terapkan Sistem Online

Wagub Sumbar Nasrul Abit
Wagub Sumbar Nasrul Abit (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan, pemerintah saat ini telah menerapkan sistem Sistem Online Single Submission (OSS) berupa layanan terpadu elektronik. Hal itu untuk mempermudah dan mempercepat proses izin pertambangan. Namun bukan berarti mengesampingkan proses dan kajian matang sehingga tidak akan merugikan masyarakat.

"Kajian itu termasuk dampak lingkungan. Jika dinilai membahayakan masyarakat, izinnya tidak akan dikeluarkan," ujarnya.

baca juga: Diduga Tanpa Izin, Polda Sumbar Segel Areal Pertambangan Milik PT Dempo di Pessel

Dalam prosesnya dijelaskan Wagub, perizinan online sampai ke pusat. Izin yang dikeluarkan tidak harus tanda tangan kepala daerah.

baca juga: Diduga Tak Kantongi Izin, DPRD Pessel Akan Panggil PT Dempo dan OPD Terkait

"Tidak perlu lagi dari meja ke meja, tidak perlu lagi tanda tangan gubernur, bupati dan walikota. PTSP (Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) kan sebagai perpanjangan tangan kepala daerah. Jangan terkejut juga bupati dan wali kota jika izin salah satu tambang keluar. Namun sebagai bawahan tentu harus disampaikan secara lisan," ujarnya saat pembukaan Rapat Asistensi dan Supervisi PTSP di Padang, Senin 16 Juli 2018.

Menurutnya, hal seperti itu sudah sesuai dengan percepatan berusaha dan diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018.

baca juga: DPRD Desak Pemko Payakumbuh untuk Tertibkan Galian C tak Berizin di Bypass

Nasrul berharap masyarakat bisa memahami hal itu dan tidak menghambat investasi di daerah. Seluruh instansi yang terlibat hingga izin dikeluarkan, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota, menurutnya, bertanggung jawab untuk mengamankan investasi itu hingga bisa beroperasional.

"Sekarang tidak ada lagi instansi maupun kepala daerah yang bisa menghambat percepatan perizinan usaha. Kalau tidak mau memproses dalam waktu yang ditetapkan sesuai standar operasional, izin dianggap telah disetujui sementara pihak yang menghambat, masuk catatan," kata mantan bupati Pessel tersebut.

baca juga: Termasuk Lahan Milik Anggota DPRD, DLH Payakumbuh Akan Tertibkan Tambang Galian C di Bypass

Sementara itu Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumbar Maswar Dedi menjelaskan, Salah satu penerapannya adalah OSS berupa layanan terpadu elektronik. Masyarakat dapat mengakses Sistem OSS secara daring di manapun dan kapanpun.

"Bisa dicek kapan dan dimana pun, ini akan mempermudah proses izin," katanya.

Sosialisasi sistem yang akan dilimpahkan dan diterapkan di daerah pada pertengahan 2018 tersebut dilakukan oleh BPM PTSP Sumbar dengan mengundang pemateri Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Peserta melibatkan PTSP kabupaten/kota dan organisasi tekhnis.

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Iwan R