Terlibat Korupsi, BKN Blokir Data Kepegawaian 188 ASN

Ilustrasi
Ilustrasi (Asn.id)

NASIONAL, KLIKPOSITIF -- Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) memblokir data kepegawaian terhadap 188 Aparatur Sipil Negara ( ASN ) yang telah mendapatkan hukum tetap terkait tindak pidana korupsi .

Pemblokiran data sebanyak 188 ASN tersebut dilakukan dalam rentan waktu dari Januari hingga Juni 2018.

baca juga: ASN Tak Netral di Pilkada, Gubernur Sumbar: Sanksi Menunggu

Ratusan pegawai tersebut telah mendapatkan sanksi hukuman dan belum diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansinya.

Tindakan ini dilakukan guna menindaklanjuti penuntasan kasus ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor).

baca juga: Gaji ke 13 PNS Cair Hari Ini?

"Langkah pemblokiran tersebut diambil sebagai tindakan meminimalisasi kerugian negara untuk mencegah ASN yang terbukti korupsi tidak dibayar negara," kata Kepala Biro Hubungan Kemasyarakatan BKN , Mohammad Ridwan.

Selain pengawasan dan pengendalian BKN secara langsung untuk menyisir kasus ASN Tipikor, menurut Ridwan, pemblokiran juga dilakukan atas laporan yang disampaikan PPK instansi kepada BKN melalui Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.

baca juga: Termasuk Mantan Kepala Inspektorat Lima Puluh Kota, 3 Tersangka Dugaan Korupsi Transmigrasi Ditahan

" BKN turut mengapresiasi PPK instansi yang memiliki komitmen bersama menuntaskan kasus ASN Tipikor dan mencegah terjadinya kerugian negara," jelas dia.

Sebelumnya, menurut Ridwan, BKN telah melayangkan imbauan kepada seluruh PPK instansi pusat dan daerah melalui Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.

baca juga: Kuota PNS Terbatas, Irwan Prayitno: Tamatan Perguruan Tinggi Bentuk Usaha!

Jika PPK instansi tidak mengambil langkah terhadap ASN Tipikor, lanjut Ridwan, pengawasan bersama akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK.

"Upaya bersama tersebut sudah disepakati melalui kerja sama BKN dengan KPK yang telah dituangkan melalui Surat Deputi Bidang Pencegahan KPK Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018," pungkasnya kemudian.(*)

Sumber: Setkab

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa