Bimtek Advokasi Kewenangan dan Peraturan Desa Digelar di Padang

Febby Datuak Bangso, memberikan sambutan dalam kegiatan bimtek advokasi kewenangan dan peraturan desa regional Sumatera, Jum'at 3 Agustus 2018, di Padang.
Febby Datuak Bangso, memberikan sambutan dalam kegiatan bimtek advokasi kewenangan dan peraturan desa regional Sumatera, Jum'at 3 Agustus 2018, di Padang. (KLIKPOSITIF/Cecep Jambak)

PADANG , KLIKPOSITIF -- Pasca lahirnya Perbup no 25 tahun 2018, tentang Kewenangan Nagari di Kabupaten Pasaman awal Juli lalu, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa , Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Desa menggelar bimtek advokasi kewenangan dan peraturan desa regional Sumatera, Jum'at 3 Agustus 2018 di Padang .

Kabupaten Pasaman sendiri menjadi satu dari dua Kabupaten di regional Sumatera yang telah melahirkan Peraturan Bupati tentang kewenangan nagari atau desa tersebut.

baca juga: Pemko Padang Akan Bagikan Bansos Beras, Lihat Jadwalnya

Bimtek diberikan pada 40 peserta yang terdiri dari unsur Wali Nagari, Bamus, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa , Sekda, Bappeda, dan Pendamping Desa seperti Pendamping Ahli, Pendamping Desa , Pendamping Lokal Desa .

Kepada peserta, diberikan materi seperti analisis dan advokasi peraturan dan kewenangan desa , analisis dan advokasi peraturan desa , fasilitasi penyusunan Perbup Kewenangan Desa , fasilitasi Perdes Kewenangan Desa , kebijakan dan strategi advokasi kewenangan desa dan fasilitasi penyusunan produk hukum desa , kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan lokal berskala desa , kewenangan desa , konsep dan implementasi, strategi advokasi kewenangan dan peraturan desa .

baca juga: Pemko Padang Kumpulkan 7,5 Ton Beras Dari Perusahaan Untuk Warga Terdampak PPKM

"Tujuan bimtek ini untuk menganalisa, mengadvokasi bagaimana nagari-nagari itu membuat turunan dari Perbup no 25 tahun 2018 ini. Turunannya tentu menjadi Peraturan Nagari," ungkap, Tenaga Ahli (TA) Pemberdayaan Masyarakat Desa P3MD Kabupaten Pasaman, Robbynov Adety Putra, di sela-sela bimtek.

"Dengan lahirnya Peraturan Nagari, tentu kewenangan nagari, apakah untuk berkegiatan dalam menggunakan anggaran menjadikan lebih jelas," tambahnya.

baca juga: Soal Vaksinasi Dosis Ketiga, Ini Kata Tenaga Kesehatan

Staf Khusus Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), H. Febby Datuak Bangso, mengapresiasi pemerintahan Kabupaten Pasaman, yang telah mendorong lahirnya Perbup tentang kewenangan nagari atau desa .

Datuk Febby mengimbau pada kabupaten lain untuk juga segera menyelesaikan dalam pembuatan Perbup, sehingga semangat dari Undang-undang desa dapat tercermin dengan baik di tengah masyarakat desa . Kerjasama pemerintah tentu sangat penting dalam mendorong tercapainya pembuatan peraturan tersebut.

baca juga: Kasus Positif Covid-19 Meningkat, Jadwal Penjemputan Sampah Medis Tidak Ditambah

"Kita minta kabupaten lain yang belum segera menyelesaikan atau menyusul. Peraturan desa dapat menguatkan apa yang menjadi aspirasi dan inspirasi masyarakat desa itu untuk percepatan pembangunan ataupun kemakmuran desa itu bisa maksimal," ungkapnya.

"Agar juga tidak terjadi tumpang tindih terkait regulasi dan aturan," sambungnya.

[Cecep Jambak]

Penulis: Iwan R