Sengketa Saat Pemilu 2019 Diprediksi Bakal Meningkat

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

POLITIK, KLIKPOSITIF  -- Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 mendatang diprediksi akan menimbulkan masalah. Mahkamah Konstitusi memprediksi jumlah perkara yang masuk pun lebih tinggi dari tahun 2014 lalu.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan pada Pileg 2014, terdapat 15 partai politik (parpol) nasional dan lokal sebagai peserta.

baca juga: MK Kabulkan Sebagian Tuntutan Buruh Terkait UU Cipta Kerja, Waktu Perbaikan 2 Tahun

Kala itu, MK menerima 903 perkara yang diajukan oleh 12 parpol nasional, tiga parpol lokal Aceh, dan 34 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari 32 provinsi.

"Jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu 2019 nanti, terdapat penambahan empat parpol nasional dan satu parpol lokal Aceh," katanya dalam sebuah keterangan resmi.

baca juga: Teken Kesepakatan Bersama, Bawaslu Pessel Rangkul OKP di Pessel dalam Pengawasan Partipasitif Pemilu 2024

Di samping itu, Anwar juga menjelaskan kursi dan daerah pemilihan (dapil) Pileg 2019 turut membengkak.

Menurut catatan, pada Pileg 2014, sebanyak 560 kursi DPR diperebutkan dari 77 dapil, sedangkan tahun depan bertambah menjadi 575 kursi dan 80 dapil.

baca juga: Soal Peran Media dalam Pencegahan Potensi Sengketa Pemilu, Ini Kata KIPP Sumbar

Sementara di seluruh Indonesia, kursi DPRD provinsi berjumlah 2.207 kursi dan DPRD kabupaten/kota 16.895 kursi. Gabungan DPRD daerah tingkat I dan II sebanyak 19.102 kursi.

Memutus perselisihan hasil pemilu merupakan salah satu kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945. Sebagaimana pengujian UU, putusan lembaga tersebut terkait perselisihan hasil pemilu bersifat final dan mengikat.(*)

baca juga: Ini Tren Penanganan Pelanggaran Pemilu 3 Tahun Belakangan oleh Bawaslu Pariaman

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa