Kicau Mania di Beberapa Daerah Unjuk Rasa Tolak Permen Nomor 20/2018, Karena Hal Ini

Spanduk Aksi damai 148 para kicau mania di Pekanbaru
Spanduk Aksi damai 148 para kicau mania di Pekanbaru (Joss Gandhos‎/Peternak Muarai Batu Indonesia/Facebook)

KLIKPOSITIF -- Para penggemar burung berkicau atau ocehan mulai bereaksi atas keluarnya Permen LHK Nomor 20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Pada 14 Agustus 2018 di beberapa daerah di Indonesia unjuk rasa mulai dilakukan "kicau mania" (penghobi burung , peternak) dan mereka yang menggantungkan hidup dari bisnis tersebut seperti pengrajin sangkar, pencari kroto, peternak jangkrik, hingga penjual pakan burung .

Unjuk rasa serentak terkait Permen Nomor 20/2018 disebabkan dalam permen tersebut juga terdapat satwa -satwa seperti mura batu, cucak ijo, jalak suren, dan lainnya yang banyak dilombakan, dipelihara dan juga dikembang biakkan masyarakat melalui penangkaran, sebagai sumber penghasilan.

baca juga: Transaksi Jelang Akhir Pekan Ini, Rupiah Kembali Melemah

Permen tersebut menurut para Kicau Mania diangap sangat merugikan bagi pedagang atau peternak burung dan pecinta burung . Mereka juga menilai burung seperti murai batu tidaklah tepat dikatakan langka, sebab banyak ditangkarkan oleh masyarakat mulai skala besar (puluhan pasang) hingga kecil (satu atau dua pasang).

Unjuk rasa serentak penolakan permen tersebut dilakukan dibeberapa daerah seperti di Kabupaten Pati melakukan aksi damai di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Selasa (14/8/2018). Aksi ini mereka namai Aksi Damai 148.

baca juga: Minyak Mentah WTI Sentuh Level Tertingginya Sejak 2019

Kemudian aksi damai juga terjadi di Kantor Balai Besar KSDA Riau, Pekanbaru. Kemudian juga ada di daerah Medan, Klaten, Bandung, Mojokerto.

Tidak hanya itu di Sragen perwakilan dari berbagai komunitas menggelar aksi demo di depan Pemkab setempat. Mereka menolak permen tersebut karena dinilai dapat mematikan penghidupan bagi puluhan ribu peternak, penggemar dan pelaku yang bersentuhan dengan burung .

baca juga: Dana PEN Rp699 Triliun, Dialokasikan ke 5 Bidang Ini

Aksi-aksi damai tersebut diposting di media sosial Facebook "Peternak Murai Batu Indonesia". Aksi turun kejalan tersebut juga merupakan rangkain dari keresahan para kicau mania sejak beberapa hari terakhir yang banyak dituangkan di media sosial dan menolak permen yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut.

Salah satunya seperti cuitan akun Bakul Krik yang berharap "Semoga pemerintah mengerti nasib rakyat kecil..kicau mania pati TOLAK PerMen, kicau mania pati melestarikan..bukan merusak alam..salam persatuan kicau mania indonesa,"

baca juga: Belajar Desain Otodidak, Pemuda Solok Ini Sukses Kembangkan Bisnis dengan Buka Distro Kaos Sendiri

Demikian juga dengan komentar D'Hary Bf "Penangkaran MB adalah bisnis kecil2an WONG CILIK.. di saat sekarang lagi digoncang... tolong bantu kami,".

Sebelumnya Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK Wiratno meminta masyarakat tidak khawatir dengan keluarnya Permen LHK 20/2018.

Ia mengatakan kekhawatiran masyarakat akhir-akhir ini justru akibat maraknya penyebaran berita hoaks di bahwa penangkar burung akan dipidana.

"Jangan khawatir, Permen LHK 20/2018 tidak berlaku surut. Jadi tidak benar yang sedang memelihara atau menangkar burung seperti murai batu, pleci, cucak rawa, dan lain-lain akan dipidana. Itu hoaks," ujar Wiratno melalui keterangan tertulis, dilansir dari cnnindonesia.com.

Wiratno menjelaskan berdasarkan kajian LIPI, jenis-jenis burung tersebut sudah langka habitatnya di alam, meski saat ini banyak ditemukan di penangkaran.

Penetapan hewan dilindungi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, kriterianya yaitu mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

"Kajian LIPI ini sudah sejak 2015, jadi sudah lama. Data dari LIPI, dalam kurun waktu tahun 2000 sampai saat ini, terjadi penurunan populasi burung di habitat alamnya lebih dari 50 persen. Itu jumlah yang sangat besar," kata Wiratno.

Wiratno menjelaskan untuk meningkatkan jumlah populasi di habitat aslinya telah dilakukan berbagai upaya konservasi di habitat atau insitu. Apabila tindakan konservasi insitu tidak berhasil, maka dilakukan tindakan konservasi eksitu yakni dengan melakukan kegiatan penangkaran yang hasilnya 10 persen harus dikembalikan ke alam.

"Jadi, tidak benar kalau penangkaran burung dilarang. Justru kita ingin mengatur dan menertibkan, agar terdata dengan lebih baik jumlah populasi habitat aslinya di alam," kata Wiratno.

Dalam Permen LHK 20/2018 telah ditetapkan 919 jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Sebanyak 562 atau 61 persen di antaranya merupakan jenis burung .

Selanjutnya, untuk merespon keberatan masyarakat, khususnya dari komunitas pecinta burung berkicau akan diberlakukan ketentuan peralihan selama masa transisi.

Pengaturan masa transisi meliputi pendataan kepemilikan, penandaan, proses izin penangkaran dan atau izin Lembaga Konservasi sesuai dengan peraturan perundangan, yang nantinya akan diatur melalui Peraturan Dirjen KSDAE.

"Kami akan membuka posko-posko di seluruh UPT KSDA di setiap provinsi guna melakukan pendataan pada masyarakat yang telah memanfaatkan jenis burung tersebut di atas," kata Wiratno. (*)

Sumber: Berbagai Sumber

Penulis: Eko Fajri