PPID Utama Sumbar Serahkan Ratusan Dokumen Pertambangan ke Publik

PPID Utama Sumbar menyerahkan dokumen pertambangan ke LBH Padang
PPID Utama Sumbar menyerahkan dokumen pertambangan ke LBH Padang (Ist)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Sumatera Barat menyerahkan sebagian dokumen yang dimohonkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, terkait dokumen sektor Pertambangan yang ada di Sumatera Barat.

Beberapa dokumen yang telah di berikan antara lain dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara yang telah clean and clear dan belum habis masa berlaku, serta beberapa Dokumen Amdal dan Izin Lingkungan dari izin pertambangan yang ada di Sumatera Barat.

baca juga: Ini Sikap Masyarakat Sipil Sumbar Terhadap Penangkapan Massa Aksi Tolak UU Omnibus Law di Sumbar

Sebelumnya, LBH Padang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 8 Desember 2016 dengan akta registrasi nomor : 24/XXI/KISB-PS/2016 terhadap Termohon PPID Utama Sumatera Barat.

Dalam Permohonan tersebut, LBH Padang memohonkan agar PPID Utama Sumbar dapat menyerahkan salinan Dokumen Perizinan Tambang yang ada di Sumatera barat seperti, Izin Usaha Pertambangan , Dokumen UKL/UPL atau Izin Amdal, Izin Lingkungan, Laporan Rincian Kerja Tahunan, dokumen peta konsesi atau Izin Lokasi Usaha Pertambangan serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

baca juga: Terkait Pencabutan Status CPNS Penyandang Disabilitas, Ini Klarifikasi BPK RI

Hasil mediasi antara LBH Padang dan PPID Utama Provinsi Sumbar menyepakati, bahwa data dan informasi yang dimohonkan oleh LBH Padang merupakan informasi publik, sehingga PPID Utama Sumatera Barat sepakat akan menyerahkan seluruh informasi dan data yang dimohonkan oleh LBH Padang, sebagaimana dimuat dalam putusan mediasi nomor : 18/PTSN-PS/KISB/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017.

Direkutur LBH Padang, Wendra Rona Putra mengapresiasi tindakan Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar yang berusaha untuk berbenah dan mulai membuka diri. Tindakan tersebut salah satu bentuk langkah nyata bagaimana pemerintah mulai transparan dan akuntable dalam mencegah kultur koruptif terutama di sektor pertambangan .

baca juga: Diduga Tanpa Izin, Polda Sumbar Segel Areal Pertambangan Milik PT Dempo di Pessel

"Kami juga mengapresiasi dinas-dinas terkait seperti Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup yang juga sudah mulai membuka diri terhadap informasi di sektor sumber daya alam yang dapat diakses secara publik. Sebelumnya, paradigma yang muncul cenderung mengklasifikasikan data-data izin tambang sebagai data tertutup dan tidak boleh dibuka secara publik. Padahal, data izin tambang merupakan dokumen publik karena di bentuk atas dasar keputusan pejabat publik sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik," ungkapnya, Senin 27 Agustus 2018.

Lebih lanjut, Wendra menjelaskan, permohonan permintaan data ini juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan di sektor pertambangan . Karena berdasarkan catatan yang dimiliki LBH Padang. Seringkali masyarakat tidak dilibatkan pada saat proses pemberian izin, sehingga sedikit sekali masyarakat yang tahu kalau di nagarinya ada konsesi tambang.

baca juga: Diduga Tak Kantongi Izin, DPRD Pessel Akan Panggil PT Dempo dan OPD Terkait

"Apa lagi sekarang kewenangan itu ditarik semua dari kabupaten ke provinsi. Dengan adanya keterbukaan seperti ini, diharapkan masyarakat lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan di level tapak sehingga sumberdaya alam dapat terkelola secara baik sebagaimana prinsip pemanfaatan Sumber Daya Alam berkelanjutan," jelasnya.

Ke depan, katanya LBH Padang berharap semangat keterbukaan dan transparansi ini juga dapat ditularkan kepada OPD-OPD lain yang ada di kabupaten/kota. Pemprov telah mendeklarasikan keterbukaan informasi sebagai wujud dari Open Governance yang membudaya disetiap level birokrasi pemerintah di Sumbar.

"Hal ini perlu dukungan semua pihak agar Provinsi Sumatera Barat bisa menjadi salah satu Provinsi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari perilaku-perilaku koruptif," pungkasnya.

[Cecep Jambak/rel]

Penulis: Rezka Delpiera