Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Masih Terkendala Pembebasan Lahan

Wagub Sumbar Nasrul Abit
Wagub Sumbar Nasrul Abit (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru sampai saat ini masih terkendala pembebasan lahan. Pemerintah dan masyarakat tidak menemui kata sepakat soal besaran biaya pembebasan lahan. 

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk pembebasan lahan, mulai dari pertemuan dengan masyarakat, menurunkan tim aprasial hingga meminta masukan dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

baca juga: Matic Bermesin 160cc Pertama di Indonesia Resmi Hadir di Sumbar

Bahkan, Pemerintah Provinsi Sumbar  akan meminta pendapat Mahkamah Agung (MA) untuk dasar hukum, karena tidak adanya kesepakatan dengan masyarakat.

"Kita setuju harga tanah itu disesuaikan dengan harga tanah setempat, hanya saja dasar hukumnya tidak ada. Makanya tim pembebasan meminta pendapat pada MA. Jika menunggu hasil keputusan pengadilan, hasilnya sudah inkrah. Tidak juga bisa digunakan," sebut Wagub Sumbar Nasrul Abit, Rabu 29 Agustus 2018 di Padang.

baca juga: Kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Puluhan Warga Binaan Lapas Payakumbuh Ikuti Program Pendidikan Paket A, B, dan C

Dijelaskannya, secara hukum proses persidangan perkara pembebasan lahan tersebut sudah memiliki keputusan hukum tetap, karena upaya kasasi dari masyarakat sudah lewat waktu 14 hari. Akibatnya keinginan masyarakat juga sulit diwujudkan.

"Kita sudah rapat di Jakarta terkait hal ini. Masyarakat masih tidak mau menerima hasil apraisal pertama. Kita juga sudah dapatkan masukan dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), tapi juga ada kendalanya," jelas Nasrul Abit.

baca juga: Pemkab Serahkan 209 SK P3K dan Pejabat Fungsional, Ini Pesan Plh Bupati Tanah Datar

Hanya saja sesuai pendapat MAPPI, lahan dibayar sesuai harga tanah setempat. namun Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menemui kejanggalan. Ketika dilakukan apraisal oleh tim, NJOP sesuai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hanya Rp27 ribu/meter. Tiba-tiba sudah muncul pula NJOP baru yang dikeluarkan Dinas Keuangan Daerah (DKD) Padang Pariaman, NJOP tersebut naik menjadi Rp702/meter.

Dengan kondisi itu, pembebasan lahan tol tersebut harus menunggu pendapat dari MA dulu. "Kita ingin membantu masyarakat. Sekarang kita tunggu dulu hasil MA, nanti untuk dasar hukum pembebasan tersebut," katanya.

baca juga: Kembali Terbakar, 7 Hektar Lahan di Perbukitan di Ngalau Saribu Harau Dimakan Api

Sebelumnya, Nasrul Abit menghadiri rapat progres penyiapan ruas jalan tol Padang-Pekanbaru (Sicincin- Padang) di Menara Merdeka lantai 8 Komite Percepatan Penyediaan Isfrastruktur Prioritas (KPPIP), Jakarta, Selasa.

Wagub Nasrul Abit disela - sela pembahasan rapat itu menyampaikan, pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari persoalan yang terjadi sebelumnya tentang dana ganti rugi lahan masyarakat yang belum ada titik temu. Pembahasan mencoba mencari solusi dari aspirasi masyarakat Padang Pariaman yang terkena dampak pembangunan jalan tol tersebut.

Hadir Wakil Bupati Padang Pariaman, Ketua Pengadilan Negeri Padang Pariaman, Kapolres Padang Pariaman, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumbar , Kepala Dinas PU Padang Pariaman.

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Iwan R