Pemilu 2019 Diprediksi Bakal Lebih Rumit dan Kompleks

Ilustrasi
Ilustrasi (Dok.Klikpositif)

POLITIK, KLIKPOSITIF -- Pemilihan Umum pada tahun 2019 mendatang diperkirakan akan lebih rumit, kompleks, dan massal daripada pemilu yang lalu. Pasalnya pemilihan legislatif dan pemilihan presiden berlangsung serentak.

Hal itu diungkapkan oleh Menko Polhukam Wiranto . Ia mengatakan "Untuk tingkat daerah dan pusat paling tidak akan ada 5 pilihan yang harus dilakukan oleh masyarakat, termasuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)," katanya.

baca juga: DKPP: Penyelenggara Pemilu Tidak Mudah Dapatkan Kepercayaan

Ia menjelaskan, jika dilihat bahwa kontestan yang terlibat yakni melibatkan para partai politik yang harus berkontestasi supaya eksis sebagai parpol dengan batas parliamentary threshold 4 persen.

Sebab, kalau sampai tidak lewat dari itu, dia akan tersingkir dari perpolitikan nasional karena itu parpol sendiri juga melaksanakan kontestasi.

baca juga: Sempat Heboh saat Dicegat Kampanye 2019, Andre Rosiade kembali Kunjungi Pasar Sungai Rumbai Dharmasraya

Lalu perorangan kata dia, para calon legislatif di pusat maupun daerah juga melakukan kontestasi, termasuk DPD.

"Sehingga memang hiruk pikuk, memang akan banyak aktivitas yang harus diamankan atau diatur oleh penyelenggara pemilu dan aparat keamanan," ucap Wiranto .

baca juga: Tangkal Hoaks, DPR Minta Kemenkominfo Edukasi Masyarakat

Terkait dengan itu, pemerintah akan coba mencari hal-hal yang cukup rawan dalam rapat koordinasi untuk diperbincangkan bersama, apakah dalam soal perhitungan, aktivitas di lapangan, dan sebagainya.

"Para pejabat tadi telah menyampaikan beberapa arahan, himbauan dan penekanan pada para pemangku kepentingan di daerah," ungkap dia.

baca juga: Perjalanan Panjang Karir Politik Joe Biden Hingga Jadi Orang Nomor Satu Gedung Putih

Di sisi lain, hal terpenting yang diperlukan, menurut Menko Polhukam Wiranto , adalah satu sinergi dan koordinasi hingga ke tingkat yang paling ujung, ke tingkat dimana di sana terjadi aktivitas masyarakat pemilih langsung memilih pilihan mereka.

Kemudian, diharapkan agar para petugas di lapangan baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota sampai paling bawah mengenali tugas mereka masing-masing, dan tidak hanya itu tapi juga mengenali kemungkinan masalah yang akan muncul di daerah.

Sebab, tambahnya, dari daftar indeks kerawanan pemilu yang sudah masuk ke kita tidak setiap daerah itu sama, "Masing-masing daerah secara spesifik punya masalah-masalah yang berbeda satu dengan yang lain, itu dikenali, dipahami betul, bahkan harus dicari jalan keluarnya," ujarnya.

Mantan Panglima ABRI itu juga menyampaikan bahwa pemerintah memiliki prinsip aksi pencegahan lebih baik daripada aksi mengatasi setelah terjadi masalah.

Sehingga dengan demikian, tidak ada kerugian apa-apa karena sudah diatasi.

Ia juga mengharapkan agar mengajari masyarakat pemilih untuk menggunakan hak politiknya dengan baik dan tertib sesuai aturan yang berlaku, sesuai dengan hak-hak mereka.

Pemerintah meminta agar sedapat mungkin hindari money politics dan penggunaan politik identitas yang berhubungan dengan SARA.

Terakhir, lanjut Menko Polhukam, juga dibahas bagaimana kegiatan medsos (media sosial) karena perkembangan medsos saat ini yang dinilai sangat cepat.

"Jangan sampai medsos dijadikan ajang kampanye negatif, apakah hoax, hate speech, menyangkut masalah fitnah, mengkritisi satu dengan yang lain dengan cara-cara yang tidak senonoh dan sebagainya," tutur dia.

"Kalau itu kita bisa cegah atau hindari, paling tidak kita bisa menghindari kerawanan-kerawanan pemilu yang nanti akan kita laksanakan," pungkas Wiranto .(*)

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa