Bawaslu Sawahlunto Gelar Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilu

Sidang Adjudikasi Penyelesaian Penyeli Sengketa Proses Pemilu
Sidang Adjudikasi Penyelesaian Penyeli Sengketa Proses Pemilu (Istimewa)

SAWAHLUNTO , KLIKPOSITIF -- Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu ) Kota Sawahlunto menggelar sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilu di Kantor Bawaslu Kota Sawahlunto , Senin 1 Oktober 2018.

Diketahui, DPC Partai Demokrat Kota Sawahlunto selaku pemohon menggugat surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sawahlunto nomor 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/ IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Sawahlunto 2019.

baca juga: Berikut Kronologi Runtuhnya Lubang Tambang yang Sebabkan 3 Pekerja Meninggal di Sawahlunto

Dalam keputusan tersebut caleg dari Partai Demokrat daerah pemilihan (dapil) 2 Talawi dicoret dari Daftar Caleg Tetap (DCT) yang sebelumnya telah terdaftar di Daftar Caleg Sementara (DCS) atas nama Syamdirja.

Pada Jumat 28 September 2018 lalu, Bawaslu telah mengadakan mediasi antara pihak pemohon dan termohon namun tidak menemukan titik temu.

baca juga: Tiga Orang Pekerja Tambang Batubara Sawahlunto Meninggal Tertimpa Runtuhan Lubang Tambang

Sidang Adjudikasi dipimpin oleh Dwi Murini beserta dua anggota yakni Fira Hericem dan Wilma Erida. Dari pemohon dihadiri oleh Sekretaris Partai Demokrat Kota Sawahlunto Nasyirwan, Zainal Syamza dan Syamdirja, sementara itu dari termohon dihadiri oleh Ketua KPU Kota Sawahlunto Fadhlan Armey, anggota Rika Arnelia dan Jasmadi.

Ketua Bawaslu , Dwi Murini mengatakan sidang Adjudikasi perdana menggagendakan pembacaan materi pokok permohonan dari pemohon dan termohon.

baca juga: Bawaslu dan Dua Kementerian Teken SKB Netralitas ASN Saat Pilkada

"Ada dua versi dari pemohon dan termohon yang disampaikan kepada kami tentang penjabaran Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu pasal 7 poin b mengenai memberlakukan peserta pemilu secara adil dan setara, serta Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada pasal 8 ayat 7," katanya di Kantor Bawaslu Kota Sawahlunto .

Dwi Murini melanjutkan, sidang selanjutnya diagendakan Senin 8 Oktober 2018 nanti. Kedua pihak diminta untuk mendatangkan saksi kalau bisa saksi ahli. Adanya saksi dari masing-masing pihak bisa untuk meyakinkan Majelis Sidang untuk mengambil keputusan.

baca juga: 141 Bapaslon Diduga Langgar Aturan Protokol Kesehatan, Bawaslu Akan Laporkan ke Polisi?

"Semakin banyak saksi yang dihadirkan akan menjadi bahan pertimbangan bagi Bawaslu dari masing-masing petitum para pihak dalam sengketa ini, sehingga Bawaslu dapat menjalankan asas keadilan yang diajukan pihak pemohon," lanjutnya.

"Muaranya nanti permohonan pemohon diterima atau tidak, jika diterima KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu , sementara jika tidak, pemohon dapat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Padang," sambungnya.

[Muhammad Haikal]

Penulis: Iwan R