Gempa Palu, BNPB Minta Pemda Buat Peta Mikro Zonasi Kerena Hal Ini

Ilustrasi
Ilustrasi (ACT)

KLIKPOSITIF -- Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) Sutopo Purwo Nugroho meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk menyusun peta mikro zonasi sebagai landasan penataan ruang. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi kerusakan berat akibat gempa seperti yang terjadi di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

Sutopo mengatakan, hampir seluruh wilayah di Indonesia belum memetakan jalur sesar hingga mikro detail. Akibatnya, banyak pembangunan yang tak mengindahkan jalur sesar sehingga mengakibatkan kerusakan parah.

baca juga: Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Hampir 80 Persen, Presiden: Semoga Bisa Diuji Coba Akhir Tahun

"Pemerintah daerah di Indonesia yang daerahnya rawan gempa harus membuat peta mikro zonasi . Dengan peta itu akan diketahui berapa potensi terjadi gempa ditambah likuifaksi sehingga kerusakan bisa diantisipasi," kata Sutopo saat ditemui di Graha BNPB , Jakarta Timur (1/10/2018).

Dampak dari pembangunan yang tidak memperhatikan jalur sesar terjadi di Perumnas Balaroa, Palu Barat. Jarak permukiman padat penduduk itu hanya 2,6 kilometer dari jalur sesar Palukoro mengakibatkan muka tanah ambles 5 meter dan jalan naik hingga setinggi rumah akibat gempa 7,4 skala richter yang mengguncang Donggala.

baca juga: Tertinggi dalam 15 Tahun Terakhir, Surplus Neraca Perdagangan Indonesia Capai 35,34 Miliar Dolar AS

Tak hanya itu, Perumnas Patobo di Sulawesi Tengah juga mengalami likuifaksi lantaran berjarak 1 kilometer dari jalur sesar Palukoro. Akibatnya, ratusan rumah penduduk terendam lumpur setinggi 5 meter.

"Harusnya enggak boleh dari aspek tata ruang komplek padat penduduk berada di jalur sesar dengan konstruksi yang sangat terbatas. Itulah yang terjadi kalau ada gempa besar ancamannya timbul," ucap Sutopo.

baca juga: Pariaman Terpilih Sebagai Salah Satu Kota Smart City

Oleh karenanya, Sutopo meminta pemda untuk bisa memperhatikan mitigasi bencana dengan merancang peta mikro zonasi . Jika memang dimungkinkan dibangun permukiman maka diwajibkan menggunakan konstruksi tahan gempa yang kuat.

"Kami mengimbau pemda prioritas pada mitigasi bencana untuk pembangunan dalam tata ruang. Sehingga mengantisipasi infrastruktur yang rusak dan menekan angka korban jiwa," tandasnya.

baca juga: Politisi NasDem: Jangan Hanya Fokus Penanganan Pandemi Covid-19, Imunisasi Dasar Lengkap Penting

Untuk diketahui, gempa berkekuatan 7,4 skala richter mengguncang Sulawesi Tengah hingga mengakibatkan tsunami pada Jumat (28/9/2018). Sejak gempa dahsyat itu, tercatat ada sebanyak 254 gempa susulan yang mengguncang Sulawesi Tengah dan mengakibatkan 844 orang meninggal dunia, 632 orang mengalami luka-luka dan 48.025 orang mengungsi. (*)

Penulis: Eko Fajri