Antisipasi Permasalahan Hukum ASN, Pemkab Sijunjung MoU dengan Kejari

Penandatanganan kesepakan (MoU) antara Pemkab Sijunjung dan Kejari Sijunjung.
Penandatanganan kesepakan (MoU) antara Pemkab Sijunjung dan Kejari Sijunjung. (istimewa)

SIJUNJUNG, KLIKPOSITIF -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sijunjung dan tim Pengamanan Pemerintah melakukan kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sijunjung di Gedung Pertemuan Pancasila, Muaro Sijunjung, Selasa 2 Oktober 2018.

Kesepakatan bersama tersebut juga diikutsertakan tim Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang berisi penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara baik didalam dan/atau diluar pengadilan dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum yang dialami Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

baca juga: PNP Teken Kerjasama dengan 8 Asosiasi Kontruksi

Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin mengatakan, kesepakatan bersama bertujuan mengurangi permasalahan hukum serta kerugian negara yang ditimbulkan sehingga ada jaminan hukum bagi penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugas.

"Organisasi perangkat daerah (OPD) dan nagari dalam pelaksanaan kerja dapat memanfaatkan kesepakatan ini. Sekretariat Daerah melalui bagian Hukum dan HAM akan memfasilitasi, sehingga resiko administrasi maupun resiko penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pembangunan dapat dikurangi," katanya.

baca juga: Polres Pariaman Tekan MoU dengan PWI Pariaman-Kabupaten Padang Pariaman

"Ketika kita telah bersama-sama bertekad melaksanakan dan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan semoga akan tercapai Sijunjung yang madani sesuai apa yang kita cita citakan," sambungnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung, M. Rizal mengatakan, saat ini ada kekhawatiran para aparatur sipil negara (ASN) dengan banyaknya yang tersandung masalah hukum yang mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran dari masing masing-masing daerah sehingga membuat kinerja pemerintah terganggu.

baca juga: Belajar dari Jatuhnya Korban Jiwa Akibat Pemilu, KPU Sepakati MoU dengan Menkes

Padahal, lanjut Rizal, berdasarkan keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 yang selanjutnya dikeluarkan instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS.001/A/JA/10/2015 TP4D Kejaksaan RI yaitu untuk mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan wilayah hukum penugasan masing-masing.

Dengan demikian TP4D akan melakukan pengawalan dengan cara memberikan penerangan hukum, melakukan diskusi atau pembahasan, memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4D maupun permintaan pihak-pihak, juga memberikan pendampingan hukum dalam setiap program pembangunan dari awal sampai akhir.

baca juga: E-Warung Tersedia Tiap Nagari, Dinsos Sijunjung Serahkan 10 Ribu Lebih Kartu BPNT

"Untuk kesepakatan bersama ini dapat mendorong percepatan pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Pemerintah Kabupaten Sijunjung," tutupnya.

[Muhammad Haikal]

Penulis: Agusmanto