Sangat Sulit Menertibkan Galian C di Sumbar, Kenapa?

Kasat Pol PP dan Damkar Sumbar Zul Aliman
Kasat Pol PP dan Damkar Sumbar Zul Aliman (Joni Abdul Kasir/KLIKPOSITIF)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Zul Aliman mengatakan, kegiatan galian C ilegal memang cukup sulit untuk diterbitkan. Ketika di satu titik telah diterbitkan, di titik lain malah membuka yang baru.

Kata Zul, bisa dikatakan seperti cendawan, saat panas mati satu - satu, namun dimusim hujan tumbuh seribu. Dilakukan razia galian ilegal berhenti tapi mereka buka lagi ditempat lain.

baca juga: Gubernur Sebut Lembaga dan Tokoh Adat Benteng Budaya

"Memang soal galian C marak terjadi. Bahkan kalau dihitung, bisa mencapai ratusan titik penyebaran adanya akitifitas tambang ilegal . Hal itu, tersebar di seluruh daerah di Sumatera Barat," katanya, Rabu (31/10).

Ia menyebutkan, dengan adanya aktifitas penambangan ilegal itu, telah berdampak kepada lingkungan. Tidak hanya kepada daerah aliran sungai, tetapi juga terhadap pertanian, dan juga hingga perusakan hutan.

baca juga: Wagub Sumbar Minta Para Orangtua Berikan Anak Izin Ikuti Vaksinasi

Sejauh ini penanganan melakukan penertiban dengan cara menyita sejumlah alat yang digunakan dalam melakukan aksi tambang ilegal tersebut. Setelah itu, kepada warga yang bersangkutan diminta untuk mengurus izin usaha dalam melakukan kegiatan penambangan.

"Kenapa perlu memiliki izin, karena untuk menetapkan suatu tempat penambangan itu, butuh kajian. Apabila dinilai amam dan tidak menimbulkan dampak, maka diberi izin. Tapi jika tidak, maka akan ada lokasi yang benar-benar dilarang melakukan kegiatan tambang," ujarnya.

baca juga: Gubernur Minta Pemda Tindaklanjuti UU Cipta Kerja untuk Percepatan Investasi

Menurutnya, tambang ilegal yang ada di sejumlah daerah di Sumatera Barat beragam, mulai dari galian C, tambang emas, dan jenis pertambangan lainnya. Namun yang paling banyak itu tambah galian C. Alasan yang membuat galian C banyak tumbuh di Sumatera Barat, karena adanya potensi galian C di sepanjang kawasan sungai.

Sungai yang terdiri dari banyak bebatuan dan pasir, membuat masyarakat nekad mengambilnya tanpa ada ketentuan yang memikirkan dampak dan kelayakannya. Bagi masyarakat, asalkan ada pekerjaan yang menghasilkan uang, dan tidak memerlukan banyak modal, terjadilah sebuah kegiatan atau usaha.

baca juga: Gubernur Sumbar Minta Kendala Vaksinasi di Daerah Dipetakan

"Untuk melakukan galian C, jika tidak ada eskavator, bisa menggunakan cangkul, atau bisa dilakukan dengan cara menyelem di kawasan sungai. Nah hal semacam ini, yang membuat kegiatan galian C marak terjadi. Bahkan, hampir disepanjang aliran sungai ada kegiatan galian C," sebutnya.

Zul mengaku, dari sejumlah tempat yang telah didatangi dan melakukan penertiban, sudah ada beberapa masyarakat yang mengurus izin. Ada yang diberi dan ada yang tidak diberi izin. Artinya, yang tidak diberi izin, karena daerah yang akan digarapnya itu, berada di kawasan yang dapat menyebabkan dampak yang buruk.

Tim Penegak Perda Penertiban Tambang Ilegal di Sumatera Barat, yang turut bersama TNI, Polri, Pol PP, dan bersama instansi lainnya, selalu mengingatkan kepada masyarakat, bagi yang ingin memanfaatkan sungai untuk melakukan galian C, harap untuk mengurus izin. Namun, alhasilnya, sikap masyarakat seakan menunjukkan ketidakpedulian dari peringatan yang telah diberikan tersebut.

" Galian C itu, setiap harinya mampu mengeluarkan 30 truk per harinya. Artinya, kondisi demikian telah menguras dan merusak sekian haktare tanah. Dampaknya jelas, terjadinya kerusakan aliran sungai yang menimbulkan runtuhnya tebing-tebing sungai, lama kelamaan terjadi banjir bandang," tegasnya.

Dalam waktu dekat, kata Zul, tim nya akan kembali turun ke suatu daerah. Turunnya tim itu, adanya laporan dari masyarakat dan permintaan dari pemerintah di kabupaten dan kota, bahwa telah terjadi aktifitas yang membuat kerusakan lingkungan. Di daerah yang akan didatangi itu, nantinya akan dilakukan penertiban, sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat, untuk tidak melakukan aktifitas penambang ilegal.

Ia juga berharap, kepada pemerintah kabupaten dan kota, agar tidak menumpukan harapan ke Pol PP di tingkat provinsi. Tapi, akan lebih baik pemerintah kabupaten dan kota bisa membentuk tim, yang tugasnya bisa menjadi perpanjangan tangan dari tim provinsi.

"Ini pengalaman saya, ketika kita telah menertibkan suatu tempat pertambangan yang ilegal. Di hari kemudian, aktifitas serupa terjadi lagi. Nah, seharusnya pasca penertiban itu, ada pengawasan. Sekarang kesannya, ketika dari provinsi membereskannya, ketika di tingkat kabupaten dan kota, malah membiarkan persoalan yang sama," ungkapnya.

Ia menegaskan untuk menegakan aturan itu, tidak cukup dan tidak akan bisa dikerjakan oleh satu pihak saja. Tapi, kepada seluruh pihak diharapkan turut berpartisipasi, dengan model beberapa hal. Karena, jika semua orang merasa hukum itu perlu ditegakan, akan terwujud kerjasama.

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Rezka Delpiera