15 Ribu Lebih Pemilih di Sumbar Belum Masuk DPT

Ilustrasi
Ilustrasi (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat mencatat, sebanyak 15.249 pemilih belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap ( DPT ), meskipun Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP2) telah ditetapkan.

Angka tersebut berasal dari pemilih AC (pemilih yang tidak memiliki e-KTP), pemilih AC ini terdiri dari pemilih yang belum memiliki e-KTP, pemilih pemula yang sama sekali belum melakukan perekaman e-KTP, dan pemilih yang berdomisili bertahun-tahun namun belum memiliki e-KTP setempat.

baca juga: 15 Warga Binaan Lapas Pariaman Bebas, Tangisan Bahagia dari Keluarga Menyambut

"Angka tersebut belum fix, masih sementara. Lagi pula dari jumlah pemilih AC itu sudah kami masukkan dalam DPTHP2," kata Anggota KPU Sumbar Nova Indra, Selasa, 20 November 2018 di Padang. 

Ia mengatakan, penyempurnaan DPT akan terjadi apabila ada arahan dari KPU RI terkait data pemilih. "Penyempurnaan itu akan ada, itu tergantung KPU RI," ujarnya.

baca juga: Komisi II DPRD Pessel Batalkan Hearing dengan Direksi PDAM, Ini Alasannya

Selain itu, KPU juga menunggu dari akomodir data yang dilakukan Disdukcapil kepada KPU. Misalnya, pemilih pemula yang sudah melakukan perekaman namun belum cetak e-KTP maka data tersebut akan dimasukkan oleh KPU dalam DPT atas rekomendasi dari Dukcapil.

"Pemilih AC Itu wilayahnya Dinas Penduduk Catatan Sipil (Disdukcapil), nanti kalau sudah ada perekaman yang di lakukan oleh pemilih pemula tersebut di Disdukcapil dan Di rekomendasikan ke KPU, mangka dari itu kita akan memasukannya ke DPT dengan beberapa catatan," jelas dia.

baca juga: Pemkot Pariaman Kembali Buka Pasar Produksi Jati

Sementara itu Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Vifner mengatakan pihaknya meminta agar penetapan Daftar Pemilih Tetap harus ada koreksi, pasalnya masih banyak pemilih potensial yang belum masuk dalam DPT .

"Banyak data pemilih yang belum diinput oleh kpu ke sistem (Sidalih), sehingga ribuan warga terancam tidak dapatkan hak pilihnya," sebut dia.

baca juga: Antisipasi Dampak Tingginya Harga Minyak Goreng, Pemkot Pariaman Segera Buka Pasar Murah

Data tersebut ditemukan di sejumlah KPU kabupaten kota, seperti Agam, Pasaman Barat, dan Kota Padang. Data yang sebutkan merupakan hasil rekomendasi kemendagri dan temuan dari Bawaslu kabupaten kota," tukas Nova Indra. 

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa