DPR Desak Pemerintah Temukan CVR Lion Air PK-LQP

Pesawat Lion Air PK-LQP JT610 yang jatuh di perairan Tanjung Karawang beberapa hari yang lalu
Pesawat Lion Air PK-LQP JT610 yang jatuh di perairan Tanjung Karawang beberapa hari yang lalu (Istimewa)

NASIONAL, KLIKPOSITIF -- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mendesak pemerintah agar segera menemukan CVR (Cockpit Voice Recorder) pesawat Lion Air PK-LQP yang jatuh di perairah Tanjung Pakis, Karawang bulan lalu.

Desakan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Ia mengatakan, KNKT juga harus segera menyampaikan hasil investigasi penyebab jatuhnya pesawat nahas itu melalui CVR.

baca juga: Ketua Komisi I DPR RI Ajak Wartawan Peduli Keselamatan Diri saat Wabah COVID-19

"Komisi V DPR RI mendesak pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi KNKT dan Panja Keselamatan, Keamanan, dan Kualitas Penerbangan Nasional Komisi V DPR RI tahun 2015," katanya dalam sebuah pernyataan resmi.

Selain itu, pihaknya juga mendesak pemerintah untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

baca juga: Dinilai Ambil Keuntungan di Tengah Covid-19, Wako Padang Minta Menhub Tegur Lion Air

Undang-undang itu antara lain membahas pembentukan lembaga penyelenggara pelayanan umum penerbangan yang merupakan lembaga amanah sesuai pasal 21 dan 459.

Kemudian, pelaksanaan program keselamatan program keselamatan penerbangan nasional sesuai pasal 308 sampai dengan 311 dan pasal 461.

baca juga: Rapid Test Corona DPR dan Keluarga, Amnesti International Sebut Ada Kelompok yang Lebih Rentan

Ditambah pula dengan pelaksanaan program keamanan penerbangan nasional sesuai pasal 323 sampai dengan 330 dan pasal 463, serta pembentukan majelis profesi penerbangan sesuai pasal 364 sampai dengan 369.

Legislator PDI-Perjuangan ini menambahkan, pihaknya juga mendesak Kementerian Perhubungan untuk mengawasi penyelesaian permasalahan asuransi dan segala tanggung jawab PT. Lion Mentari Airlines dan pihak terkait lainnya kepada korban dan keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

baca juga: DPR: Agam Daerah Wisata yang Perlu Dijaga dan Diproteksi

"Kemudian juga turut mengevaluasi penerapan tarif pelayanan kelas ekonomi pada maskapai penerbangan nasional dan wajib memenuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan," tambah dia.

"Dan terakhir Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan keahlian pelatihan kualitas dan kuantitas profesionalisme sumber daya manusia bidang penerbangan," tutup Lasarus.(*)

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa