Menteri PUPR: Tukang Kayu dan Tukang Besi Wajib Disertifikasi

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

NASIONAL, KLIKPOSITIF -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mewajibkan pekerja konstruksi untuk memiliki sertifikat kompetensi kerja. Hal ini berguna untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Hal itu diungkapkan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Ia mengatakan, sertifikasi kompetensi kerja ini diatur oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 70.

baca juga: Karena Pandemi, Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Dilaksanakan Secara Daring

Menurut dia, sertifikasi diberikan untuk tenaga kerja tingkat ahli seperti ahli K3 maupun tingkat terampil seperti tukang kayu dan pembesian.

Menurut dia, selain K3, sertifikasi ini juga akan berpengaruh kepada kesejahteraan tenaga kerja konstruksi karena besaran upah yang diterima mengacu billing rate atau standar upah yang sudah ditetapkan berdasarkan sertifikat yang dimiliki.

baca juga: Penceramah Bersertifikat, Kemenag: Bukan Program Sertifikasi Profesi

"Dalam pelelangan proyek konstruksi , kepemilikan sertifikat keahlian adalah keharusan karena sudah diatur UU tentang Jasa Konstruksi . Artinya orang yang punya sertifikat tidak akan menganggur atau lebih mudah dalam mendapatkan pekerjaan," katanya.

Dilansir dari laman resmi Kementerian PUPR, ia menyebut bahwa sertifikasi ini juga berlaku bagi pekerja konstruksi Indonesia yang bekerja di luar negeri.

baca juga: PNP Buka Beasiswa Digital Talent Scholarship 2020, Buruan Daftar Kuotanya Terbatas

Sementara itu Direktur Bina Penyelenggara Jasa Konstruksi Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR Sumito menjelaskan saat ini dari sekitar 8 juta pekerja di bidang konstruksi , baru sekitar 760.000 orang yang telah bersertifikat.

Untuk itu Kementerian PUPR memprogramkan percepatan sertifikasi pekerja konstruksi di tahun ini dan tahun depan.

baca juga: Cegah Sengketa Tanah, Kementerian ATR/BPN Serahkan 1.507 Sertifikat Tanah Wakaf

"Jadi intinya, siapapun yg bekerja di jasa konstruksi harus kompeten dan mutunya terjamin untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan-kecelakaan konstruksi ," ungkapnya.

Dalam melaksanakan program tersebut, menurut Sumito, Kementerian PUPR bekerjasama dengan stakeholder lainnya seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Pemerintah Daerah, Asosiasi, Perusahaan Konstruksi , Perguruan Tinggi, SMK, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Metode pelatihan dalam program sertifikasi pun kata dia, dilakukan dengan penyampaian materi dan praktik di lapangan.

Untuk mempercepat sertifikasi , Kementerian PUPR telah melakukan berbagai inovasi seperti Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Jarak Jauh atau juga dikenal dengan Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri (SIBIMA).

Prpgram ini berhasil menjadi salah satu Top 99 Inovasi Pelayanan Publik di tahun 2016, dan menghasilkan 11.846 peserta terlatih dan bersertifikat.

Kemudian dengan menggunakan Mobile Training Unit yang mampu menjangkau tempat-tempat yang terpencil, dimana dari kurun waktu 2015 hingga 2017, telah dihasilkan 26.729 tenaga kerja bersertifikat.

"Selain itu Kementerian PUPR juga melakukan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Jarak Jauh atau dikenal dengan SIBIMA dan pelatihan dengan mendatangkan Mobile Training Unit," tambahnya.

Pada 31 Oktober 2018 lalu, Kementerian PUPR juga menyelenggarakan kegiatan sertifikasi massal kepada 10.000 peserta bersamaan dengan event Konstruksi Indonesia 2018 dan Indonesia Infrastructure Week 2018.

Kegiatan sertifikasi terdiri dari penyampaian materi, praktek lapangan dan diakhiri dengan uji kompetensi.

Dari 10.000 orang yang ikut sertifikasi , terdapat 1.300 siswa dari pendidikan vokasi, yaitu siswa SMK dan politeknik, yang merupakan hasil kerjasama Kementerian PUPR dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu juga terdapat 2.030 warga binaan lembaga pemasyarakatan yang telah mengikuti sertifikasi bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM beberapa waktu lalu.(*)

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa