DPR RI Bahas Perlindungan Pekerja Migran dengan Parlemen Sedunia

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

INTERNASIONAL, KLIKPOSITIF -- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) membahas persoalan perlindungan pekerja migran dalam perteman Parlemen sedunia di Rabat, Maroko.

Pertemuan yang digelar pada 6 sampai 7 Desember itu digagas oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) dengan Parlemen Kerajaan Maroko ini dalam rangka pengesahan Global Compact on Migration (GCM).

baca juga: Andre Rosiade Bantu Pembangunan Lapangan Bulu Tangkis di Kayu Kalek

Mewakili DPR RI , Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Rofi’ Munawar mengatakan bahwa Indonesia memiliki kepentingan yang besar dalam pembahasan GCM ini.

Salah satu yang menjadi fokus adalah upaya pemenuhan hak-hak pekerja migran. Sebab, saat ini masalah yang kerap dihadapai pekerja migran Indonesia adalah terkait pelanggaran HAM, kekerasan fisik dan perlakuan tidak adil.

baca juga: Berbagi Sembako di Ganting Parak Gadang, Warga: Kami akan Selalu Ingat Pak Andre dan Gerindra

Padahal, sebut dia, sejak tahun 2017 DPR RI secara resmi telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) untuk menggantikan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

"Itulah mengapa DPR RI dalam forum-forum antarparlemen selalu menyuarakan pentingnya kontrak kerja yang sah, adil, dan berimbang, baik bagi pekerja profesional maupun pekerja domestik," katanya dalam sebuah pernyataan resmi.

baca juga: Warga Banuaran Senang Terima Sembako dari Andre Rosiade

Pemerintah Indonesia sendiri, lanjutnya, telah memberikan berbagai masukan selama proses negosiasi GCM, antara lain mengenai pentingnya mencegah kriminalisasi terhadap pekerja migran ilegal (undocumented migrant workers).

"Memang banyak pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pekerja migran asal Indonesia. Ini yang harus kita perbaiki. Tetapi, pemberi kerja yang memanfaatkan pekerja migran ilegal, juga harus ditindak," tambah dia.

baca juga: Di Alai Parak Kopi, Andre Rosiade Sebar Ratusan Sembako

Menurutnya, tantangan terbesar bagi Indonesia adalah mendorong seluruh negara, baik yang menjadi negara asal, negara transit, maupun negara tujuan pekerja migran, untuk mengadopsi kebijakan yang sama, seperti yang diatur dalam GCM.

"Instrumen ini harus diadopsi secara universal. Kalau tidak, maka implementasinya tidak akan efektif," tutup legislator derah pemilihan Jawa Timur itu.

GCM sendiri merupakan instrumen internasional terbaru yang akan menjadi acuan bagi negara-negara di dunia dalam memperbaiki manajemen migrasi, baik di tingkat nasional, regional, maupun global.

Rencananya, GCM akan disahkan pada 10-11 Desember mendatang di Marakesh.(*)

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa