Mau Sekolah, 2019 Siswa Tak Perlu Lagi Daftar Masuk? Ini Alasannya

Ilustrasi
Ilustrasi (KLIKPOSITIF/ Eko Fajri)

KLIKPOSITIF -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menargetkan tahun pembelajaran baru 2019 siswa tidak perlu lagi mendaftar. Melalui sistem zonasi , nama calon siswa sudah terdaftar di sekolah dekat dengan tempat tinggal.

"Kami menargetkan pada tahun depan siswa tidak perlu lagi mendaftar. Tapi namanya sudah terdaftar di sekolah yang ada di dekat rumahnya," ujar Muhadjir dalam diskusi di Jakarta, Senin (10/12/2018), dilansir Suara.com jaringan KLIKPOSITIF dari Antara.

baca juga: Transaksi dengan Uang Kripto Halal Atau Haram? DSN-MUI Jelaskan Kriteria Mata Uang Menurut Islam

"Mudah sekali sebenarnya, jika zonasi ini diterapkan. Karena siapa yang masuk SMP tahun depan adalah anak yang duduk di kelas enam sekarang ini," lanjut dia.

Untuk menerapkan sistem zonasi tersebut, Kemendikbud perlu kerja sama dengan pemerintah daerah, terutama dinas kependudukan dan catatan sipil. Data tersebut juga bisa digunakan untuk pendataan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

baca juga: Corona Kembali Meningkat, Kemenag Terbitkan Edaran Pembatasan Kegiatan Rumah Ibadah

Sistem zonasi , kata Muhadjir, merupakan puncak dari restorasi pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

" Zonasi ini mengutamakan kedekatan jarak domisili peserta didik dengan sekolah," jelas dia.

baca juga: Perlancar Vaksinasi Gotong Royong, Pemerintah Tambahan Satu Juta Dosis Vaksin Sinopharm

Zonasi tidak hanya digunakan untuk mendekatkan lingkungan sekolah dengan peserta didik, namun juga mencegah penumpukan guru berkualitas di suatu sekolah, menghilangkan ekslusivitas, dan mengintegrasikan pendidikan formal dan nonformal.

Untuk memberikan bantuan nantinya juga akan berdasarkan sistem zonasi , sehingga bantuan bisa terpetakan dan terarah. Dengan sistem zonasi itu, anggaran bisa difokuskan untuk kesejahteraan guru , peningkatan pelatihan guru dan anggaran untuk afirmasi.

baca juga: Indonesia Terpilih sebagai Anggota Reguler GB ILO 2021-2024

Kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diharapkan bisa dikoordinasikan dengan baik," kata Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.

Mendikbud berharap ke depan kebijakan zonasi tersebut bisa dituangkan dalam Perpres. Saat ini sudah ada sekitar 2.570 zonasi , Mendikbud berharap bisa meningkat hingga 5.000 zonasi . (*)

Penulis: Eko Fajri