Pesisir Selatan Jadi Daerah Terawan Ilegal Logging di Sumbar

Petugas Satpol PP Pesisir Selatan membawa sejumlah kayu hasil ilegal logging yang ditemukan beberapa waktu lalu
Petugas Satpol PP Pesisir Selatan membawa sejumlah kayu hasil ilegal logging yang ditemukan beberapa waktu lalu (KLIKPOSITIF/Kiki Julnasri Priatama)

PESISIR SELATAN , KLIKPOSITIF -- Lembaga Wahana Lingkungan Hidup ( Walhi ) Sumatera Barat menilai, Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang paling rawan kasus ilegal logging .

Hal itu diungkapkan oleh Manager Kampanye dan Advokasi Walhi Sumbar , Yoni Chandra. Menurut dia, pendapat demikian dilihat dari bencana banjir yang melanda kawasan itu.

baca juga: Nagari Sungai Pinang di Kawasan Mandeh Akan Dikembangkan Sebagai Kampung Bahari Nusantara

"Hal ini kita hitung dari bencana banjir yang terjadi banjir dan longsor. Bisa dikatakan illegal logging Pesisir Selatan nomor satu dari 19 kabupaten/kota yang ada di Sumbar ," katanya.

Menurut Yoni, banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan diduga karena dipengaruhi kerena kegudulan hutan yang membuat kerentanan bencana di suatu daerah semakin tinggi.

baca juga: Dianugerahi KI Sumbar sebagai Achievement Motivation Person 2021, Ini Kata Kadis Kominfo Pessel

"Itu kita buktikan, bahwa tidak ada kecamatan yang tidak terdampak banjir. Bahkan parahnya, jalan raya yang menjadi akses transportasi-pun terdampak akibatnya," sebut dia.

Berdasarkan catatan Walhi , satu desa mengalami banjir sebanyak 30 kali dalam setahun. "Dari data itu lah, kesimpulannya bahwa Pesisir Selatan rawan Ilegal Logging ," ujarnya.

baca juga: Pemkab Pessel Apresiasi Kiprah PKPS untuk Daerah

Dengan demikian, persoalan penebangan hutan sembarangan ini harus menjadi perhatian banyak pihak. Untuk Walhi sendiri, tambah Yoni, sudah melaporkan sebanyak 12 orang diduga pelaku Ilegal Logging ke polisi.

"Tapi belum perkembangannya belum ada hasil. Jadi kita mintalah Pemkab dan Polisi penindak hukum segera lakukan penindakan," tutur Yoni.

baca juga: Pemkab Pessel Usulkan Pembangunan Jalan Poros di KTM Lunang Silaut Melalui Dana TP Pusat

Sementara itu Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Kerinci Seblat Wilayah III, Sahyudin menilai, masalah ilegal logging di Pesisir Selatan terjadi diduga karena faktor ekonomi.

"Seluas 21 ribu hektare itu merupakan data estimasi yang terpantau melalui citra satelit kami. Dari luas 260 ribu hektare TNKS yang ada, 21 ribu hektare tersebut sudah terdegredasi," pungkasnya kemudian.

[Kiki Julnasri Priatama]

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa