Pemprov Sumbar Berbagi Tentang Pengelolaan Media di Jawa Barat

Kabiro Humas Pemprov Sumbar menyampaikan terkait pengelolaan media di Ruang Papandayan, Gedung Sate pada Selasa (18/12)
Kabiro Humas Pemprov Sumbar menyampaikan terkait pengelolaan media di Ruang Papandayan, Gedung Sate pada Selasa (18/12) (Ist)

BANDUNG, KLIKPOSITIF - Pemerintah Provinsi ( Pemprov ) Jawa Barat (Jabar) dan Pemprov Sumatra Barat ( Sumbar ) melakukan pertukaran informasi terkait pengelolaan media dan informasi masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, Kabiro Humas Pemprov Sumbar , Jasman Rizal mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sumbar punya aturan baru yang mengatur ruang gerak wartawan profesional dalam melakukan tugas peliputan, yakni Pergub Nomor 30 tahun 2018.

"Ini adalah salah satu strategi Pemprov Sumbar dalam menjaring media yang memang mengikuti aturan salah satunya dengan terdaftar di Dewan Pers, minimal secara administrasi saja. Selain itu, poin lain yang diatur, seorang penanggung jawab redaksi harus menyandang status wartawan utama melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) oleh PWI," jelas Jasman.

baca juga: Tiga Dokter di Sumbar Gugur Selama Pandemi Covid-19

Jasman mengungkapkan, itu merupakan bentuk sikap tegas dari Pemprov Sumbar dalam menyikapi banyaknya media yang tidak terverifikasi dan menjaga kualitas pemberitaan tentang pemerintahan melalui media-media yang ada di Sumbar .

Sementara itu, melalui kunjungan tersebut, Pemprov Sumbar menerima informasi mengenai program-program yang diterapkan oleh Pemprov Jabar dalam pengelolaan infomasi dan media. Beberapa di antara program tersebut adalah Jabar Quick Response (JQR), berupa satu aplikasi yang dapat digunakan masyarakat Jabar untuk melaporkan masalah sosial kemasyarakatan secara langsung, misal terkait pelayanan rumah sakit, dan lain sebagainya.

baca juga: Tidak Hanya Bonus, Wagub Sumbar Janji Akan Berikan Posisi ASN Untuk Atlet Berprestasi

Seperti aplikasi Lapor, akan tetapi lebih ke masalah sosial kemasyarakatan. Selain itu, ada program Dapur Ngebrek, di sana setiap minggu diatur agenda setting yang kemudian diteruskan dalam wujud disain atau video grafis untuk memperkuat basis media sosial Pemprov Jabar. Sedangkan perihal kerja sama dengan media massa, pihak Pemprov Jabar memastikan bahwa media massa yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar harus terverifikasi secara lengkap oleh Dewan Pers dan informasi media melalui lembaga Nielsen juga ikut menjadi bahan pertimbangan.

"Seluruh program tersebut memang didukung penganggaran yang cukup besar melalui APBD Provinsi. Setidaknya dalam setahun, Biro Humas Pemprov Jabar menerima dan mengelola anggaran hingga Rp50 miliar, di mana sekitar Rp40 miliar digunakan di dua bidang selain keprotokolan,"ujar Kepala Bagian Publikasi Peliputan dan Dokumentasi Pemprov Jabar, Aziz Zulficar Aly Yusca dan jajaran di Ruang Papandayan.

baca juga: DPRD Janji Akan Carikan Dana Tambahan Untuk Kontingen PON Sumbar yang Akan Berjuang di Papua

Menanggapi seluruh informasi tersebut, Biro Humas Pemprov Sumbar , Jasman Rizal, menyampaikan kekaguman atas seabrek program yang dilaksanakan oleh Biro Humas dan Keprotokolan yang didukung oleh penganggaran yang kuat. Sementara Biro Humas Pemprov Sumbar sendiri masih pada tahap memaksimalkan anggaran yang terbatas, dengan tetap memasang target kerja yang tinggi.

"Jabar sendiri dengan banyaknya PAD yang diterima tentu anggaran yang dapat dimaksimalkan menjadi program sangat banyak dan fleksibel. Namun segala yang mungkin diterapkan oleh Humas Pemprov Sumbar , itu akan kami pertimbangkan. Pemprov Jabar pun menyatakan keinginannya untuk menelurkan aturan resmi terkait profesionalitas media massa, sebagaimana Sumbar telah menerapkan Pergub Nomor 30 tahun 2018," tutup Jasman.(*)

baca juga: Wagub Sumbar Sebut Lomba Vlog Prokes untuk Antisipasi Penyebaran COVID-19

Penulis: Khadijah