Kasus Video Bupati Pessel Soal Bantuan Jokowi Dihentikan, Ini Penjelasan Bawaslu

Media Ghetring Bawaslu Sumbar dengan Awak Media
Media Ghetring Bawaslu Sumbar dengan Awak Media (Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Anggota Badan Pengawas Pemilu Divisi Penindakan Pelanggaran Elly Yanti menyampaikan dari 12 kasus dugaan pidana Pemilihan Umum (Pemilu) di Sumbar selama 2018, satu kasus berhasil dieksekusi di pengadilan.

Sementara sisanya dihentikan karena Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu Sumbar tidak sepakat untuk diteruskan. Diantaranya kasus video bantaun Jokowi oleh Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni dan Dukungan Walinagari di Kabupaten Dharmasraya.

baca juga: Pimpinan Cabang dari Perusahaan BUMN Ikut Bertarung di Pilkada Pessel, Siapa Dia?

"Satu kasus tersebut dieksekusi di pengadilan yaitu di Kabupaten Solok. Kasusnya terkait penghinaan sesama caleg," ujarnya usai acara Media Gathering Bawaslu Sumbar , Kamis (20/12) di Padang.

Elly Yanti menambahkan persoalan pidana pemilu merupakan masalah krusial yang cukup sulit untuk dibawa ke pengadilan. Hal itu dibuktikan dari 12 dugaan, hanya satu yang bisa dibawa ke pengadilan.

baca juga: Ketua Bawaslu Sumbar Serahkan Bantuan Baju Hazmat untuk RSUD Achmad Darwis Lima Puluh Kota

"Di Sentra Gakkumdu itu ada aparat penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan. Dalam beberapa kasus seperti kasus walinagari di Dharmasraya yang kita anggap memenuhi unsur pidana pemilunya, namun ternyata aparat hukum di Gakkumdu menganggap belum memenuhinya. Jadinya, kasus tersebut dihentikan," kata Elly Yanti yang pernah menjabat sebagai Ketua Bawaslu Sumbar itu.

Elly mengatakan untuk menindaklanjuti kasus dugaan pidana pemilu harus ada kesamaan visi antara Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. "Jika ada salah satu unsur antara kepolisian atau kejaksaan yang tidak setuju maka kasus itu tidak bisa dilanjutkan," tegas Elly.

baca juga: Saat Pendemi Corona, Bawaslu Sumbar: Tahapan Pemilu Diundur, Pengawasan Tetap Berjalan

Elly mengakui bahwa kewenangan Bawaslu tidak sampai ke pelimpahan kasus ke pengadilan. Kewenangan itu ada pada kepolisian dan kejaksaan sehingga Bawaslu tidak memiliki daya untuk meneruskan kasus ke pengadilan.

"Kewenangan Bawaslu tidak sampai ke pelimpahan kasus ke pengadilan. Kendati kita menganggap kasus itu memenuhi unsur, tapi kalau polisi dan jaksa berbeda pandangan tetap saja kasus tidak bisa dilanjutkan," katanya.

baca juga: Polemik Pembagian Beras CBP, Pemkab Pessel Bakal Panggil Camat dan Wali Nagari

Kendati demikian, menurut Elly kasus-kasus dugaan pidana pemilu yang dihentikan tetap menjadi catatan bagi Bawaslu untuk terus dipelajari. Untuk itu pihaknya berharap ada kesamaan visi di Sentra Gakkumdu sehingga semua kasus dugaan yang memenuhi unsur bisa dilimpahkan ke pengadilan.

Sementara Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar, Surya Efitrimen menyampaikan, didamping anggota Bawaslu Sumbar lainnya, Vifner kesuksesan membawa satu kasus pidana pemilu hingga putusan pengadilan merupakan langkah maju untuk pengawasan dan penegakkan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu.

"Kita ingin penyelenggaraan Pemilu ini bersih dari kecurangan dan pelanggaran. Dengan menyelesaikan satu kasus pidana Pemilu, kita ingin tidak ada lagi pelanggaran. Peserta Pemilu bisa taat aturan dan tidak melakukan pelanggaran," katanya.

(Joni Abdul Kasir)

Penulis: Rezka Delpiera