DPRD Sumbar Sosialisasikan Perda Nagari di Kecamatan Ampek Nagari

Sosialisasi Perda oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Guspardi Gaus di Kantor Walinagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam
Sosialisasi Perda oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Guspardi Gaus di Kantor Walinagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam (KLIKPOSITIF/Khadijah)

AGAM , KLIKPOSITIF - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar), Guspardi Gaus sosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Kegiatan sosialisasi Perda itu dilaksanakan pada Sabtu (15/12) di kantor Walinagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam .

"Perda ini diharapkan dapat memberi manfaat dan nilai lebih sehingga menjadi payung hukum atau pedoman bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menata kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan nilai yang tumbuh dan berkembang di nagari. Untuk kemudian ditetapkan menjadi nagari berdasarkan hukum adat yang ditindaklanjuti dengan peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan adat salingka nagari," ujar Wakil Ketua DPRD Sumbar, Guspardi Gaus di hadapan peserta sosialisasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Agam , camat, wali nagari, Bamus nagari, dan perangkat nagari.

baca juga: Perputaran Uang untuk Hewan Kurban di Agam Rp103 Miliar

Dalam Perda Provinsi Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari itu dimuat sejumlah hal mendasar terkait tatanan pemerintahan nagari ke depan. Salah satunya pimpinan nagari yang sebelumnya dipilih secara langsung oleh masyarakat nagari, sesuai Perda Nagari akan dipilih Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Ia mengungkapkan, adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari ini menjadi tolak ukur bagi Pemerintah daerah untuk nantinya membentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) baik di tiap Kabupaten/Kota masing-masing.

baca juga: Terungkap, Kenapa Anak Asal Agam yang Viral di Medsos Ini Menangis Berpisah dengan Sapi Kurban

Perumususan Perda itu, lanjut Politisi PAN ini, bertujuan untuk mendukung pembangunan di nagari dalam desa adat, dalam melaksanakan program-programnya untuk kesejahteraan masyarakat, Camat, Walinagari, LKAM, KAN, Bundo Kandung dan pemuda harus singkron serta sejalan dengan pemerintah daerah.

"Selain itu, maksud dan tujuan sosialisasi ini adalah menyamakan persepsi antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota dalam menata kesatuan hukum adat. Dan, mempunyai manfaat lebih dalam menata kesatuan hukum adat," ujarnya.

baca juga: Semangat Berkurban Masyarakat Agam Tinggi di Tengah Pandemi

Minta Direvisi
Kedatangan Wakil Ketua DPRD Sumbar dalam melakukan sosialisasi terhadap Perda Provinsi Sumbar nomor 7 Tahun 2018 disambut baik oleh tokoh dan masyarakat Nagari Bawan dan Kecamatan Ampek Nagari. Namun terkait Perda tersebut, tidak bisa langsung bisa diterima oleh salah satu tokoh di Nagari tersebut.

"Di Minangkabau, suatu Nagari itu memiliki nilai adat yang tinggi dan sudah tertanam sejak zaman leluhur kita. Adanya Perda ini saya rasa tidak singkron dengan adat istiadat minang yang sudah ada sejak adanya kerajaan Minangkabau," ungkap Ketua KAN Bawan, Adrian Agus Dt Kanda Marajo.

baca juga: Bertambah 2, Total Penularan COVID-19 di Agam Jadi 26 Kasus

Ia mengungkapkan, adat minangkabau sejak lama telah mengatur sistem di tiap Nagari yang ada di Minangkabau. Tentunya akan menjadi hal yang sedikit susah jika ingin menerapkan Perda tersebut.

"Saya harap Pemerintah daerah dapat memperhatikan lagi tentang adanya Perda ini dan kalau bisa direvisi," ujarnya.(*)

Penulis: Khadijah