Pemko Sawahlunto Jalin Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Sawahlunto

Kerjasama Pemko Sawahlunto dengan Kejaksaan Negeri Sawahlunto
Kerjasama Pemko Sawahlunto dengan Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Istimewa)

SAWAHLUNTO , KLIKPOSITIF -- Untuk menghadapi permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, Pemerintah Kota (Pemko) Sawahlunto jalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Sawahlunto .

Wali Kota Sawahlunto , Deri Asta mengatakan, kerjasama tersebut memiliki peran strategis, sebab dalam membuat dan menjalankan kebijakan, Pemko harus selalu didasari dan disesuaikan dengan regulasi-regulasi hukum yang berlaku.

baca juga: Komisi III Minta Kejaksaan Agung Tingkatkan Pengawasan Internal

"Dengan adanya kerjasama dan pendampingan dari Kejaksaan , maka tentu pengurusan hal-hal terkait hukum perdata dan tata usaha negara di Pemko dapat lebih terarah dan teratur," katanya saat penandatanganan memorandum of understanding (MoU) di Balaikota Sawahlunto , Kamis 17 Januari 2019.

Deri menekankan, kerjasama tersebut bukan dalam artian kejaksaan sebagai pembela Pemko, sehingga lantas Pemko dapat bertindak tanpa mempedulikan regulasi hukum.

baca juga: Berikut Kronologi Runtuhnya Lubang Tambang yang Sebabkan 3 Pekerja Meninggal di Sawahlunto

"Pihak Kejaksaan itu membantu Pemko dalam menyediakan petunjuk-petunjuk serta pertimbangan hukum. Bukan untuk membela, atau main back-ing segala macam," sebutnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto , Khunaifi Alhumami mengatakan, kerjasama tersebut, bukan berarti kejaksaan membela atau berpihak pada Pemko. Bahkan jika misalnya dalam kasus konflik Pemko dengan institusi pemerintah lainnya, kejaksaan hanya hadir menjadi mediator.

baca juga: Tiga Orang Pekerja Tambang Batubara Sawahlunto Meninggal Tertimpa Runtuhan Lubang Tambang

"Sesuai dengan bunyi kerjasama tersebut, kejaksaan membantu Pemko Sawahlunto jika menghadapi persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Kami memberikan bantuan hukum sebagai kuasa hukum dan memberikan pertimbangan hukum terhadap persoalan hukum yang dihadapi Pemko," ungkapnya.

Teknisnya, lanjut Khunaifi, seperti arahan dan konsultasi, jadi jika masih ada keraguan pada persoalan hukum dapat meminta pendapat hukum kepada kami.

baca juga: Kasus Djoko Tjandra, Hari Ini KPK Gelar Perkara Bersama Polri dan Kejagung

"Tentunya dengan prosedur yang telah ditetapkan seperti terlebih dahulu memasukkan surat permintaan pendapat hukum," pungkasnya.

[Muhammad Haikal]

Penulis: Iwan R