Polri Terima 179 Laporan Pelanggaran Pemilu Selama Masa Kampanye

Ilustrasi
Ilustrasi (Dok.Klikpositif)

NASIONAL, KLIKPOSITIF -- Kepolisian Republik Indonesia mencatat bahwa ada 179 laporan dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi selama masa kampanye .

Hal itu diketahui dari laporan yang diterima lewat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Dari 179 laporan, 42 diantaranya sedang diproses, sedangkan 137 laporan lainnya diketahui bukan bagian dari tindak pidana menyangkut Pemilu .

baca juga: Mahfud MD : Sampai Sore Tanggal 5 Ini, Silakan Berkampanye

"Banyak pelanggaran di antaranya pemalsuan, kampanye di luar jadwal, tidak menyerahkan salinan DPT ke parpol, hingga money politic," Karopenmas Divhumas Mabes Polri , Birgjen Pol Dedi Prasetyo dilansir dari Suara.com-jaringan Klilkpositif.

Dedi pun merinci jumlah pelanggaran di setiap daerah. Ada beberapa perkara pemalsuan yang ditanggani sentra gakumdu daerah.

baca juga: Edhy Prabowo di Bui, Ngabalin Polisikan Mantan Staf KSP

"Pemalsuan 15 perkara di Sentra Gakumdu Kalsel, Sentra Gakumdu Boalemo ada 4 dan Sentra Gakumdu Kabupaten Gorontalo, di Banggai ada 7 kasus dan Banggai Laut," jelasnya.

Untuk kampanye di luar jadwal, tercatat ada tiga perkara. Di antaranya Sentra Gakumdu Pusat, Pekalongan dan Maluku Utara.

baca juga: Teroris Bunuh Satu Keluarga di Sigi, Kapolri : Jika Ketemu Lalu Mereka Melawan, Tembak Mati Saja

"Tidak menyerahkan salinan DPT ke parpol ada 1 perkara di Kabupaten Bogor, money politic ada 11 perkara dari Jakarta Timur, Kabupaten Semarang, Karimun, Jakarta Pusat, Kota Gorontalo, Cianjur, Kota Singkawang, Halmahera Utara, Boyolali, Bantul dan Gorontalo," terangnya.

Selain itu ada pelanggaran keputusan yang dianggap merugikan salah satu calon. Di antaranya 7 perkara terdiri dari wilayah Takalar, Mamuju Utara, Mojokerto, Banjarnegara, Buton, Indragiri Ilir dan Tegal.

baca juga: Aktivis 212: Prabowo Sudah Kalah Sebelum Pilpres 2024

Lalu ada pelanggaran terkait menghina peserta pemilu terdiri dari 1 perkara di Solok. Ada juga kampanye melibatkan pihak yang dilarang yakni 1 perkara di Kabupaten Bima.

" Kampanye di tempat ibadah atau pendidikan ada 1 perkara di Kota Palu," ujarnya lagi.

Dua kasus terakhir terdapat di daerah Sleman dan Dompu (NTB). Dua perkara ini terdiri dari kampanye menggunakan fasilitas umum dan pelanggaran anggota yang tidak boleh menjadi timses calon tertentu.(*)

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa