Sering Jadi Kendala dalam Percepatan Pembangunan di Sumbar, Kementerian PUPR Minta Keseriusan Pemda dalam Hal Ini

Ilustrasi
Ilustrasi (KLIKPOSITIF)

PADANG , KLIKPOSITIF -- Menteri Pekekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono minta daerah khususnya Sumatera Barat untuk serius mengurus pembebasan lahan demi jalannya pembangunan di daerah terutama untuk proyek nasional.

"Pesan pak menteri PUPR, perlu keseriusan dan tanggung jawab teman-teman di daerah soal pembebasan lahan pelaksanaan proyek pembangunan di daerah," kata Staf Ahli Kementerian PUPR Fidaus Ali menyampaikan pesan Menteri PUPR kepada pemangku kepentingan di daerah, Jumat, 25 Januari 2019.

baca juga: Soal Vaksinasi Dosis Ketiga, Ini Kata Tenaga Kesehatan

Dilanjutkannya, jangan sampai soal lahan menimbulkan salah pengertian masyarakat terhadap pemerintah. Seakan-akan pemerintah tidak bertanggung jawab dan tidak serius melaksanakan pembangunan serta tidak berpihak kepada masyarakat.

"Tahun ini waktu sangat sempit dan kesibukan pesta demokrasi jangan sampai pembangunan terabaikan. Oleh karena itu diharapkan daerah melakukan sosialisasi yang sejuk dan menyelesaikan masalah yang ada secara baik-baik secepatnya sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.

baca juga: Kasus Positif Covid-19 Meningkat, Jadwal Penjemputan Sampah Medis Tidak Ditambah

Disampaikannya, sebanyak 17 proyek Jalan dan Jembatan serta 6 paket pengawasan, tersebar di 7 kabupaten. Hal itu dalam rangka percepatan pembangunan di Sumbar

"Saat ini anggaran yang terbatas di Kementerian PUPR, memang pelaksanakan belum mencukupi untuk semua, namun semua itu akan dituntaskan kementerian PUPR secara beransur-ansur ditahun anggaran berikutnya," tukasnya.

baca juga: Vaksinasi Ketiga di RSUP M Djamil, 350 Nakes Belum Bisa Divaksin

Sementara Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengajak masing-masing Bupati agar secepat melakukan koordinasi dengan pihak Balai Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR, untuk melakukan penetapan pelaksanaan pekerjaan. Mencocokkan desain serta membicarakan hal-hal bagaimana proses pelaksanaan dapat segera dilakukan.

"Persoalan pembebasan lahan terhadap kegiatan agar betul-betul menjadi perhatian setiap kepala daerah, sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat menghambat pelaksana pembangunan ," imbaunya.

baca juga: RSUP M Djamil Padang Lakukan Vaksinasi Ketiga

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III Sumbar Aidil Fikri dalam kesempatan itu juga menambahkan, pelaksanaan kegiatan anggaran tahun 2019 ini diharapkan desain dan perencanaan serta kepastian lahan betul-betul disiapkan.

"Jikapun nanti ada perubahan teknis kita akan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Karena itu daerah yang ada proyek kegiatan mari kita duduk bersama secepatnya membahas dan melihat lokasi dengan baik, sehingga agenda pembangunan sesuai dengan kondisi daerah perubahan kecil dapat saja dilakukan untuk hasil yang lebih baik,"ujarnya.

Persoalan pembebasan lahan di Sumbar memang pelik. Sebelumnya, Rabu (23/1), puluhan masyarakat Kasang, Padang Pariaman menyerbu kantor gubernur Sumbar , mereka menuntut ganti rugi lahan yang terkena Tol Padang -Pekanbaru. (Joni Abdul Kasir)

Penulis: Eko Fajri