Belum Ada Kesepakatan Pembiayaan, Jadwal Seleksi P3K di Payakumbuh Tidak Pasti

ilustrasi
ilustrasi (net)

PAYAKUMBUH , KLIKPOSITIF -- Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh belum bisa memastikan waktu pasti terkait pendaftaran untuk penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang rencananya akan dilaksanakan pada 2019.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Payakumbuh , Yasrizal menyebut, beberapa waktu lalu Kemenpan RB bersama kepala-kepala daerah melakukan rapat di Batam. Jadi P3K ini rencananya aka dilaksanakan perekrutannya pada Februari ini.

baca juga: Pulang Dari Kalimantan Selatan, Seorang Warga Payakumbuh Positif COVID-19

"Namun hal itu belum bisa dipastikan karena belum ada kesepakatan terkait masalah pembiayaan. Karena itu, kami masih menunggu penjelasan lanjutan dari Menpan,” kata Yasrizal, Jumat 25 Januari.

Pada pertemuan itu, lanjut Yasrizal, Kemenpan meminta pembiayaan dan gaji P3K ini dari Pemerintah Daerah (Pemda), namun hal itu sulit dipenuhi karena keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di masing-masing daerah.

baca juga: Deteksi COVID-19, Pemkab Solok Lakukan Pool Test pada 30 Kluster

“Pemerintah pusat sedang membuat PP (Peraturan Pemerintah) terkait standar gajinya. Pusat ingin gajinya dibiayai dari APBD tapi kepala-kepala daerah tidak sanggup. Karena itu, orang Menpan mengaku akan mengkaji hal ini terlebih dahulu. Karena itu kita belum bisa pastikan terkait kapan waktu pasti penerimaan P3K ini,” terangnya.

Dijelaskannya, meski di media sosial sudah cukup banyak disebarkan terkait tahapan-tahapan penerimaan P3K ini, tapi hal itu belum pasti karena pihak BKPSDM masih menunggu informasi dari Kemenpan RB.

baca juga: Usut Kasus Korupsi Jiwasraya, Kejagung Periksa 16 Saksi

Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan Mutasi dan Pemberhentian BKPSDM Kota Payakumbuh , Dewi Mulia menyebut, untuk penerimaan P3K tahap pertama 2019 ini diperuntukkan bagi tenaga honorer kategori I dan II untuk guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian .

“P3K ini sebenarnya diperuntuk bagi seluruh Warga Negara Indonesi, tapi untuk tahap pertama ini khusus bagi honorer kategori I dan II. Itu aturannya dari pusat bukan dari daerah. Kami mengikuti kebijakan dari pusat saja,” kata Dewi.

baca juga: Kaldera Toba Ditetapkan Sebagai UNESCO Global Geopark

Terkait proses penerimaan, Dewi menyebut sistem yang akan digunakan sama seperti seleksi CPNS yang dilakukan beberapa waktu lalu. “Penerimaan tetap menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test). Bedanya, CPNS dari BKN dan P3K dari Kemendikbud,” ulasnya. [Taufik Hidayat Kampai]

Penulis: Eko Fajri