Progres Penetapan KEK Mandeh Dinilai Lambat, Ini Penjelasan Bupati Pessel

PESSEL , KLIKPOSITIF -- Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni membantah lambatnya progres penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandeh karena disebabkan kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten setempat dengan provinsi dan pusat.

Bupati Hendrajoni menyatakan, adanya komentar terkait lambatnya progres KEK Mandeh terkendala koordinasi lintas sektoral, tidak benar. Bahkan, ia menegaskan Pemkab Pesisir Selatan sangat serius, dan sudah lama berharap progres KEK Mandeh bisa terealisasi.

baca juga: Hari Ini Pasien Sembuh COVID-19 di Pessel Bertambah 9 Orang, Positif Baru 5 Orang

"Kalau tidak koordinasi dengan provinsi (sampai pusat). Itu pernyataan yang keliru. Saya selalu berkoordinasi. KEK ini sudah kita dudukan, Kabupaten Pesisir Selatan sangat serius,"sebut Bupati Hendrajoni menjawab pertanyaan wartawan, di Painan belum lama ini.

Menurutnya, saat ini pengembangan KEK Mandeh tinggal pembebasan lahan, dan menunggu tindaklanjut Appraisal. Karena, untuk tahun ini, Pemkab Pessel sudah menyiapkan anggaran dan berharap segera bisa terealisasi tahun ini.

baca juga: Pencarian Satu Korban Hanyut di Airpura Pessel Hingga Hari Ketiga Belum Membuahkan Hasil

"Pihak ketiga sudah dapat, sekarang tinggal kesiapan Appraisal untuk pembebasan lahan. Karena anggarannya sudah siap,"terangnya.

Dia menjelaskan, melihat untuk perkembangan progres KEK Mandeh saat ini, pihaknya mengatakan bahwa sudah mendapatkan dukungan penuh dari pusat. Karena untuk persoalan administrasi, seperti halnya Amdal lingkungan termasuk Masterpland KEK Mandeh sudah ditangani pemerintah pusat.

baca juga: Paslon 01 Pilkada Pessel Singgung Soal Wisata Halal, Paslon Urut 03 Sebut Hal Ini

"Amdal lingkungannya, Menko Maritim, udah ngomong sekarang. Begitu juga masterplandnya, dari Menteri Pariwisata. Jadi yang gak serius, siapa. Pesisir Selatan serius, tidak ada yang tidak serius,"terangnya lagi.

Sebelumnya, seperti yang dikutip dari berita Antaranews Sumbar terbit Senin, 21 Januari 2019, bahwa lambatnya progres penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan bukan karena terkendala administrasi tetapi disebabkan kurangnya koordinasi antara daerah, provinsi dan pusat, kata Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit.

baca juga: 3 Jam Debat Kandidat Putaran Kedua, Ini Hasilnya

"Kalau koordinasi berjalan dan investor ada, KEK Mandeh sudah bisa ditetapkan 2019," katanya usai rapat tentang kelanjutan KEK Mandeh bersama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di Padang, Senin.

Ia menilai selama ini upaya penetapan KEK Mandeh terkesan sendiri-sendiri antara pemerintah kabupaten dan provinsi sehingga tidak jelas apa yang sepatutnya menjadi prioritas.

Jika memang ada rencana yang ingin diwujudkan oleh Pemkab Pesisir Selatan seharusnya diusulkan dan dibahas bersama dalam rapat bersama Pemprov Sumbar.

Ke depan ia meminta agar koordinasi itu diperkuat dan pengambil kebijakan bisa ikut dalam rapat yang diadakan agar penetapan KEK Mandeh bisa dipercepat.

Saat ini menurutnya analisa dampak lingkungan (Amdal) kawasan itu belum selesai meski bahan sudah dikirimkan ke Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT).

Rencana induk pengembangan KEK Mandeh juga sedang disiapkan oleh Kementerian Pariwisata.

Sementara itu syarat KEK yang sudah dilengakapi yakni perda zonasi sudah ada, tata ruang kabupaten sudah ada serta tata ruang provinsi.

Sejumlah investor lokal disebut telah menyatakan ketertarikannya mengelola KEK Mandeh. Selain itu ada juga investor yang pendukung dananya dari luar negeri, tetapi diminta harus ada patner dalam negeri.

Kawasan Mandeh memiliki luas sekitar 18 ribu hektare sehingga sangat memadai untuk dijadikan KEK yang mana membutuhkan syarat minimal 400 hektare dalam satu hamparan. Lokasi yang akan digunakan untuk KEK adalah kawasan Bukik Ameh yang berada dalam kawasan Mandeh. Lokasi itu memiliki luas hamparan sekitar 600 hektare.

(Kiki Julnasri)

Penulis: Rezka Delpiera