Pembebasan Lahan Belum Tuntas, Pengerjaan Tol Padang-Pekanbaru Pakai Sistem Ini...

Pembukaan kerangka ruas Tol Padang-Pekanbaru
Pembukaan kerangka ruas Tol Padang-Pekanbaru (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Setelah ada tuntutan dari Aliansi BEM se Sumatera Barat ( Sumbar ) yang melakukan demo di kantor Gubernur pada Selasa (12/02/2019) kemarin yang meminta Tol Padang-Pekanbaru dilanjutkan secepatnya, Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar Nasrul Abit langsung turun ke lapangan untuk melihat progres proyek strategis nasional tersebut.

Pantauan KLIKPOSITIF yang ikut bersama rombongan melihat proyek yang diground breaking Presiden Jokowi itu terdapat dua alat berat di lokasi titik 0 tol yang baru saja membuat kerangka ruas tol. Namun baru beberapa ratus meter siap, pekerja mendapat penghadangan dari warga yang mengaku pemilik lahan, namun tidak terdaftar dalam penerima ganti rugi BPN.

baca juga: Tujuh Personel Polda Sumbar Dipecat Tidak Hormat , Empat Diantaranya Terkait Narkoba

Sebelum meninjau ke titik pengerjaan, Wagub bersama Hutama Karya (HK) sebagai pelaksana, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Melakukan rapat di camp hutan karya di Jalan Bypas. Dalam rapat tersebut ternyata masih beberapa titik yang belum tuntas soal pembebasan lahan terutama titik nol sampai 4,2 Km. Pada lokasi ini, pemilik lahan mengaku belum diganti rugi, dengan alasan batas-batas tanah belum jelas.

"Jadi kami sudah bertemu langsung dengan pemilik lahan, bagi yang belum selesai pembayaran ganti rugi dan tidak bersedia dikerjakan akan dilampaui. HK akan kerja mana yang telah clear," ujar Wagub saat meninjau lahan pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Rabu 13 Februari 2019 di Nagari Kasang, Padang Pariaman. 

baca juga: Terima Perintah Penyelidikan Dugaan Korupsi Dana Covid-19, Polda Sumbar Bentuk Tim

Dalam peninjauan itu, Wagub meminta BPN bekerja cepat menemukan patok dan titik koordinat tanah, sehingga tahu pemilik tanah dan bisa langsung dibayarkan.

Untuk titik nol sampai 4,2 Km, baru 11 bidang yang sudah setuju untuk menerima ganti rugi. Yang dibayar baru 5 bidang, tinggal 6 bidang lagi belum dibayar, tapi sudah setuju. Sementara untuk lahan itu ada sebanyak 109 bidang yang harus dibebaskan.

baca juga: Usai Jabat Dua OPD di Pessel, Ahda Yanuar Kembali ke Pemprov

Menurut Nasrul Abit, akan dilakukan rapat bersama BPN Padang Pariaman, Biro Hukum Setdaprov Sumbar dan Bagian Hukum Padang Pariaman. "Nanti mereka kita undang ke provinsi untuk merapatkan lagi, apa saja kendala yang muncul belakangan," ujarnya.

Sementara Pimpinan Proyek Seksi I Tol Padang-Sicincin PT Hutama Karya, Ramos Pardede mengatakan akan melakukan pengerjaan mana lahan yang sudah bebas saja sebab kewenangan pembebasan lahan ada di BPN.

baca juga: Soal Masyarakat yang Tak Mau Divaksin Covid-19, Ini Kata Ketua MUI

"Kita sudah mulai bentuk kerangka jalan, namun masih ada yang belum tuntas termasuk sertifikat dabel. Untuk itu mana yang sudah bebas saja yang kita kerjakan sambil menunggu lahan lain bebas," ujarnya.

Dilanjutkannya, pengerjaan dilakukan dalam bentuk spot-spot (titik-titik) yang sudah clear lahannya. HK menurut Ramos tidak bisa bekerja tanpa adanya pembebasan lahan. "Begitu lahan selesai kami langsung bekerja, alat kita sudah stanby untuk membuat kerangka jalan," terangnya.

Di lokasi, salah seorang warga pemilik lahan Hamardian mempertanyakan langsung pada BPN, mana batas-batas yang akan dibebaskan untuk lahan tol, termasuk titik koordinat yang akan dibebaskan, serta ketegasan BPN Padang Pariaman menetapkan pemilik lahan. 

"Batas-batasnya tidak jelas, apalagi nama sertifikatnya digabungkan. Ini jadi persoalan bagi kami. Kami butuh kepastian, tanah kami kenapa tiba-tiba masuk dalam lahan PIP. Termasuk nama sertifikatnya," sebutnya.

Mendapati, pertanyaan itu perwakilan BPN Padang Pariaman Vina yang hadir pada kesempatan itu tidak bisa menjawab dan menjelaskannya. Untuk itu, Wakil Gubernur Sumbar , Nasrul Abit menengahi untuk melanjutkan pertemuan pada Kamis (14/2) besok.

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Iwan R