Ganti Rugi Tol Padang-Pekanbaru Belum Selesai, Wagub Sumbar Jelaskan Ini Penyebabnya

Warga mengadu ke Wagub Nasrul Abit kerena belum jelas ganti rugi lahan namun sudah dilakukan pengerjaan
Warga mengadu ke Wagub Nasrul Abit kerena belum jelas ganti rugi lahan namun sudah dilakukan pengerjaan (KLIKPOSITIF/ Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Lebih dari 1 Tahun setelah diground breaking Presiden Jokowi, persoalan Tol Padang-Pekanbaru masih tersandung pembebasan lahan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) diminta bekerja cepat untuk merampungkan pembebasan lahan proyek strategis nasional tersebut.

"Masalahnya ada sertifikat ganda, trus BPN Pariaman ini masih pakai banyak alternatif pemilik dalam surat mereka. Contoh tanah Badu garis miring Udin, garis miring, Budi. Seharusnya jangan begitu tentukan saja satu pemiliknya. Ini juga pemilik lahan minta ganti rugi, pengelola lahan pun minta ganti rugi," Kata Wagub Sumbar Nasul Abit, Kamis, 14 Februari 2019.

baca juga: Jalan Provinsi di Agam Tertutup Longsor, Akses Dialihkan

Menurutnya, semua lembaga harus bersinergi dalam penyelesaian masalah dalam pembangunan Tol Padang-Pekanbaru. "Kita harap semuanya bekerja serius. Mulai dari pemerintah daerah dan BPN, karena semuanya bekerja untuk program pemerintah," tambahnya.

Dijelaskannya, lahan yang sudah bebas belum banyak. Khusus untuk titik nol sampai 4,2 Km, masih dihalangi warga. Karena, pemilik lahan mengaku belum diganti rugi. Alasannya, batas-batas tanah belum jelas. BPN selaku yang berwenang dalam pembebasan lahan juga tidak transparan untuk batas-batas tanah itu.

baca juga: Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Turun di Pariaman, Ini Penjelasan Polisi

Untuk titik nol sampai 4,2 Km, baru 11 bidang yang sudah setuju untuk menerima ganti rugi. Yang dibayar baru 5 bidang, tinggal 6 bidang lagi belum dibayar, tapi sudah setuju. Sementara untuk lahan itu ada sebanyak 109 bidang yang harus dibebaskan.

Salah seorang warga pemilik lahan Hamardian mempertanyakan langsung pada BPN, mana batas-batas yang akan dibebaskan untuk lahan tol. Termasuk titik koordinat yang akan dibebaskan. Termasuk ketegasan BPN Padang Pariaman menetapkan pemilik lahan. Dengan menetapkan pemilik dalam sertifikat Padang Industri Park yang diberikan garis miring (garing) nama warga.

baca juga: Seluruh Nagari di Wilayah Hukum Polsek Sungai Limau Telah Resmi Menjadi Kampung Tangguh Nasional

"Batas-batasnya tidak jelas, apalagi nama sertifikatnya digabungkan. Ini jadi persoalan bagi kami. Kami butuh kepastian, tanah kami kenapa tiba-tiba masuk dalam lahan PIP. Termasuk nama sertifikatnya,"sebutnya.

Sementara Pimpinan Proyek Seksi I Tol Padang-Sicincin PT Hutama Karya, Ramos Pardede mengatakan akan melakukan pengerjaan mana lahan yang sudah bebas saja sebab kewenangan pembebasan lahan ada di BPN.

baca juga: Wakili Padang Panjang, 150 Calon Kafilah MTQ Diseleksi

"Kita sudah mula bentuk kerangka jalan, namun masih ada yang belum tuntas termasuk sertifikat dabel. Untuk itu mana yang sudah bebas saja yang kita kerjakan sambil menunggu lahan lain bebas," ujarnya.

Saat peninjauan kemarin (13/2) ada beberapa orang warga yang mengadu langsung ke Wakil Gubernur terkait lahan mereka yang yang terdampak tol Padang-Pekanbaru, namun belum dilakukan ganti rugi lahan. (Joni Abdul Kasir)

Penulis: Eko Fajri