Sinergikan Hukum dan Peningkatan PAD, Pemkab Pasbar Gandeng Kejari dan Kantor Pajak

MoU Pemkab Pasaman Barat dengan Kejari dan KPP Bukittinggi.
MoU Pemkab Pasaman Barat dengan Kejari dan KPP Bukittinggi. (istimewa)

PASAMAN BARAT, KLIKPOSITIF -- Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menjalin kerjasama (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasaman Barat dan Kantor Pajak Pratama (KPP) Bukittinggi yang bertempat di Auditorium Kantor Bupati setempat, Senin 25 Februari 2019.

Hal itu dilakukan untuk mendapatkan bantuan hukum secara Perdata dan Tata Usaha Negara serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah itu. Bupati Pasaman Barat, Syahiran menyebut, penandatanganan MoU bantuan hukum itu merupakan perpanjangan dari kerjasama sebelumnya pada tahun 2018 dan berakhir Desember 2018 lalu.

baca juga: Anggota Bamus Nagari Kapa Dilantik, Bupati Pasbar Ajak Semua Unsur Bangun Nagari

"Kerjasama ini bertujuan untuk membangun kesepahaman agar secara bersama-sama menangani perkara dan tata usaha negara yang dihadapi oleh Pasaman Barat sebagai akibat penyelenggaraan pemerintahan daerah," ucap Syahiran.

Kerjasama ini meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selain itu, sebagai payung hukum bagi seluruh penyelenggaraan pemerintahan, untuk berkonsultasi dengan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat apabila menemui permasalahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

baca juga: PNP Teken Kerjasama dengan 8 Asosiasi Kontruksi

Untuk itu, Syahiran mengimbau agar seluruh kepala OPD dalam pengambilan keputusan tata usaha negara yang mempunyai akibat hukum harus memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek yang akan timbul. "Dengan itu, apa yang telah diputuskan memiliki dasar hukum yang kuat yuridis formalnya dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Selain itu, Bupati Syahiran berharap melalui kerjasama ini, pengelolaan PAD dapat dilakukan secara lebih efektif, mulai dari tahapan sosialisasi sampai dengan penagihan. Sehingga, Pemkab Pasaman Barat dalam meningkatkan pendapatan daerah di sektor penanganan pajak daerah, retribusi daerah dan piutang Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat lebih terkontrol.

baca juga: Ini Nama Anggota Bamus Nagari Kapa Terpilih Periode 2020-2026

"Peran kejaksaan selaku pengacara negara juga akan lebih ditingkatkan, terutama terhadap sumber-sumber penerimaan potensial dan terhadap wajib pajak yang sudah berulang kali diberikan pemahaman para pelaku wajib pajak, akan tetapi tetap tidak memenuhi kewajibannya," jelas Syahiran.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Bukittinggi Novrisyar menuturkan kontribusi pajak dari Pasaman Barat cukup tinggi. Apalagi, saat ini didukung dengan kerjasama antara Pemerintah Pasaman Barat dengan KPP Pratama Bukittinggi.

baca juga: 23 Calon Anggota Bamus Nagari Kapa Pasbar Tentukan Nomor Urut

"Sebagaimana diketahui bahwa PPh pasal 21 merupakan jenis pajak pusat yang dikelola oleh KPP Pratama Bukittinggi. Namun demikian, Pemerintah Daerah memiliki kepentingan yang cukup besar terhadap jenis pajak ini. Karena 20 persen dari hasil penerimaan PPh pasal 21 dibagihasilkan kepada Pemda penghasil," tutur Novrisyar.

Di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Tailani menambahkan, Kejaksaan Negeri saat ini berperan aktif dalam pembangunan daerah. "Adanya satu lembaga yaitu tim pengawas pemerintah dan pembangunan ikut berperan aktif dalam pembangunan," tambah Tailani.

[Irfan Pasaribu]

Penulis: Agusmanto