Komisi IX DPR: Sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKBPK dapat Kendalikan Jumlah Penduduk

Anggota DPR RI Muhammad Iqbal menyerahkan sepeda kepada warga pada kegiatan sosialisasi advokasi dan KIE program  KKBPK di Agam.
Anggota DPR RI Muhammad Iqbal menyerahkan sepeda kepada warga pada kegiatan sosialisasi advokasi dan KIE program KKBPK di Agam. (ist)

AGAM, KLIKPOSITIF - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) menggelar  kegiatan Sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKBPK Bersama Mitra Kerja tahun 2019 di Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Senin, 25 Februari 2019.

Pada acara yang digelar di halaman Klinik Mutiara, Kecamatan Tiku, Kabupaten Agam itu, turut hadir anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Iqbal, dan perwakilan DPPKBP3A, Januar, serta perwakilan BkkbN Provinsi Sumbar, Dedi Agus Tanto, dan anggota DPRD Sumbar, Syafril Huda.

baca juga: Wali Kota Riza Falepi Imbau Warga Sukseskan Pendataan Keluarga 2021

Pada acara sosialisasi yang dihadiri ratusan warga Tanjung Mutiara itu, juga digelar berbagai kegiatan hiburan. Di antaranya berupa pertunjukan kesenian, serta pembagian dooprize berhadiah menarik seperti sepeda gunung, kompor gas, dispenser, dan berbagai hadiah menarik lainnya.

Perwakilan BkkbN Provinsi Sumbar, Dedi Agus Tanto, mengatakan, kegiatan sosialisasi advokasi dan KIE ini digelar di 18 kabupaten kota di Sumbar, kacuali Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dukungan dalam pergerakan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Sumbar.

baca juga: Presiden: BKKBN Pegang Kendali dalam Pencegahan Stunting

"Di samping itu, juga bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan keterpaduan mitra kerja dalam melakukan Advokasi dan KIE di Sumbar, dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pembinaan ketahanan keluarga," katanya, Senin, 25 Februari 2019.

Program KKBPK ini, katanya melanjutkan, sangat penting bagi keluarga, karena dapat melahirkan generasi yang berkualitas. "Program ini bukan hanya untuk perempuan, tapi juga untuk pria, karena melalui program ini, setiap kehamilan bisa direncanakan," ujarnya.

baca juga: Mengintip Rahasia "ZIWBK" Perwakilan BKKBN Sumbar 2020

Selain merencanakan kehamilan, para orang tua juga harus mengatur jarak kelahiran. Untuk standarnya, sebut Dedi, minimal dengan jarak kehamilan tiga tahun, supaya anak bisa mendapatkan ASI secara lengkap, yaitu selama dua tahun. “Kalau jaraknya tidak sampai dua tahun, tentu ASI yang didapat anak tidak cukup," bebernya.

Hal yang sama juga disampaikan anggota DPR RI Muhammad Iqbal. Dikatakannya, Komisi IX DPR RI terus berkomitmen untuk mendukung program KKBPK, karena program ini juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keluarga berencana , serta mendorong masyarakat untuk mengikuti program KB.

baca juga: Perkembangan KB di Sumbar Lima Besar Nasional

"Kami di DPR sangat mendukung program KKBPK ini, karena program ini juga dapat dengan mengatur jarak ibu melahirkan, sehingga pengendalian jumlah penduduk bisa terwujud," katanya saat memberikan sambutan kegiatan Sosialisasi Advokasi dan KIE.

Menurutnya, jumlah penduduk harus dikendalikan. Jika tidak, maka satu rumah akan di isi oleh 3-4 kepala keluarga. Dan tentunya, kondisi ini akan berpengaruh teradap perekonomian, termasuk keluarga. "Jadi, jumlah penduduk harus dikendalikan agar hidup itu enak,” pungkasnya.(*)

Penulis: Riki